Syarat Sahnya Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Lalu, bagaimana syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti?

Syarat sahnya keterangan saksi

Agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan saksi harus memenuhi dua syarat yang meliputi syarat formil dan materiil.

Syarat formil

Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah jika memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti dan hanya boleh digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Selain itu, keterangan saksi juga dapat dianggap sah apabila diucapkan di muka sidang pengadilan.

Syarat materiil

Dalam hal kesaksian, dikenal prinsip unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi).

Artinya, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian karena tidak memenuhi syarat materiil.

Keterangan seorang saksi hanya cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Dengan demikian, keterangan saksi dianggap sah sebagai alat pembuktian jika didukung alat bukti yang sah lainnya. Misalnya, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya.

Penilaian kebenaran keterangan saksi

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan sejumlah hal, yaitu:

• Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya;
• Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
• Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
• Cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang dapat memengaruhi keterangannya tersebut dapat dipercaya atau tidak.

Saksi yang berbohong atau tidak menyampaikan kebenaran di persidangan dapat dijerat pidana.

Ancaman pidana bagi saksi yang berbohong di persidangan bahkan cukup berat sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengacu pada pasal ini, saksi yang dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Hukuman bagi saksi yang berbohong di persidangan bahkan dapat lebih berat. Pasal 242 Ayat 2 berbunyi,

“Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Referensi:

• Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana.
• Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)