BERITA FOTO: Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Arif Rachman

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta majelis hakim untuk menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Arif Rachman Arifin yang menjadi terdakwa dugaan merintangi penyidikan (obstruction of justice) pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Hal itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2022).

"Kami meminta majelis hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi atau keberatan penasihat hukum Arif Rachman Arifin," kata jaksa penuntut umum saat membacakan tanggapan atas eksepsi Arif.

Menurut jaksa, argumen Arif dan kuasa hukumnya yang menyatakan hanya menjalankan dan mematuhi perintah atasannya yaitu Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo untuk menghapus rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian tidak tepat.

JPU menilai, sebagai anggota Polri seharusnya Arif sebagai anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan.

Selain itu, JPU menyatakan saat mengamankan hingga menghapus rekaman kamera CCTV, Arif tidak mengantongi surat tugas. Padahal, rekaman kamera CCTV itu merupakan barang bukti sebuah tindak pidana.

Jaksa penuntut umum kemudian meminta supaya majelis hakim melanjutkan proses persidangan ke tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi.

Majelis hakim menyatakan sidang Arif akan dilanjutkan pada 8 November 2022 dengan agenda pembacaan putusan sela.

"Baik sidang akan dilanjutkan pada Selasa, 8 November 2022, jam 09.00 WIB, dengan agenda putusan sela," kata hakim sebelum menutup sidang.

Arif didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal berlapis dalam perkara itu.

Dia didakwa Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Arif juga didakwa Pasal 48 jo Pasal 32 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Arif juga didakwa dengan Pasal 233 KUHP dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Penulis Achmad Nasrudin Yahya, Singgih Wiryono | Editor Aryo Putranto Saptohutomo)