Menpora: Pemerintah Tak Ikut Campur, apalagi Mengintervensi KLB PSSI

"Kita pemerintah dalam posisi tidak ikut campur apalagi intervensi dalam pelaksanaan KLB yang sudah diputuskan oleh PSSI," kata Zainudin Amali usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Zainudin Amali mengatakan, saat bertemu Presiden Jokowi, ia hanya melaporkan bahwa PSSI akan melakukan KLB.

Ia mengungkapkan, Jokowi tidak memberikan arahan khusus mengenai KLB.

Jokowi disebut hanya mengingatkan agar pemerintah tidak ikut campur dan tidak mengintervensi jalannya KLB PSSI.

"Jadi, ikut campur tidak, apalagi intervensi, jadi sama sekali tidak. Pemerintah menjaga betul kemandirian federasi supaya mereka bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang di internal," kata Zainudin Amali.

Ia juga mengatakan, pemerintah tidak melakukan koordinasi dengan PSSI mengenai pelaksanaan KLB dan menyerahkan itu kepada organisasi induk sepak bola Indonesia tersebut.

"Silakan PSSI melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, kan ada statuta FIFA dan di PSSI juga ada statutanya, nah itu kita tidak ikut campur sama sekali," ujar Zainudin.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule menyatakan, PSSI akan segera melakukan KLB.

"Memutuskan untuk mempercepat kongres biasa pemilihan melalui mekanisme kongres luar biasa sesuai tahapan aturan organisasi," kata Iwan Bule dalam video di Youtube PSSI, Jumat (28/10/2022).

Iwan Bule mengatakan bahwa KLB dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 2/3 delegasi (voter) yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis.

Hal itu tertuang dalam Pasal 34 ayat 2 statuta PSSI. Setelahnya, PSSI akan melakukan tahapan verifikasi dan KLB bisa digelar dalam jangku waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah proses verifikasi selesai.

Akan tetapi, PSSI memutuskan untuk mempercepat KLB setelah mendapat surat dari dua anggotanya yaitu Persis dan Persebaya.

"Exco PSSI memutuskan mempercepat KLB pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya dikarenakan Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya dan karena Exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi (voter) yang mewakili anggota PSSI," ujar Iwan.

KLB merupakan salah satu rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.

TGIPF meminta PSSI segera mengadakan KLB untuk memilih kepengurusan baru.

Dalam laporannya, TGIPF juga menilai Ketua Umum sekaligus jajaran Komite Eksekutif PSSI sepatutnya mundur sebagai bentuk pertanggung jawaban moral atas Tragedi Kanjuruhan yang merenggut 135 nyawa.