Ada Isu PKS Ditawari Jatah 2 Menteri supaya Tak Dukung Anies, Ini Kata PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto merespons munculnya isu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditawari posisi dua menteri supaya menarik dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Namun, Hasto tidak menjawab secara gamblang soal isu tersebut. Dia hanya menerangkan bahwa yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara mengatasi persoalan bangsa.

"Jadi yang penting adalah bagaimana sekarang kita mengatasi persoalan pokok bangsa. Semua bekerja sama, semua bergotong royong," ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).

Hasto menjelaskan, momentum untuk bertarung pada Pemilu 2024 bakal tiba saatnya, yakni pada Oktober-November 2023. Di masa-masa inilah batas akhir pendaftaran capres dan calon wakil presiden (cawapres).

"Kita tunggu momentum itu. Dan mari kita berikan energi positif kita bagi bangsa dan negara," tuturnya.

Saat kembali ditegaskan mengenai isu tersebut, Hasto tetap tidak mau menjawab. Dirinya menyebut PDI-P sedang fokus Hari Sumpah Pemuda.

"Kita Sumpah Pemuda. Jangan berbicara di luar membangun persatuan dan kesatuan bangsa," kata Hasto.

"Sama semuanya berbicara hari ini adalah spirit persatuan kesatuan bangsa, cinta Tanah Air, dorong kepemimpinan para pemuda kita dengan kita gembleng," imbuhnya.

Untuk diketahui, viral di media sosial isu PKS ditawari posisi dua menteri agar menarik dukungan mereka terhadap Anies Baswedan.

Penarikan dukungan itu sekaligus untuk menggagalkan Koalisi Perubahan yang sedang digagas Nasdem-Demokrat-PKS, di mana mereka setuju mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

Bahkan, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu, melalui cuitannya di Twitter, mengatakan ada kabar bahwa pengusaha batu bara memberi dana besar kepada PKS.

Tujuannya, supaya tidak mendukung Anies Baswedan lagi.

PKS bantah

Juru Bicara PKS M Kholid membantah isu yang beredar tersebut. Kholid mengatakan, kabar PKS ditawari posisi dua menteri adalah hoaks.

"Ini hoaks dan fitnah," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi, Jumat (28/10/2022).

Kholid menjelaskan, hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro menegaskan bahwa PKS tetap di luar pemerintahan atau menjadi oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menyebutkan, keputusan tersebut mengikat kepada semua anggota, pengurus, dan pimpinan.

"Jadi ada tawaran atau tidak ada tawaran, keputusan Musyawarah Majelis Syuro tersebut sudah tegas dan mengikat," tuturnya.

Kholid menilai narasi yang dibuat oleh Said Didu ingin merusak rasa saling percaya di Koalisi Perubahan.

Menurutnya, menyebarkan isu tidak benar seperti itu tidak baik.

Meski begitu, Kholid mengakui bahwa PKS memang pernah mendapat tawaran masuk ke pemerintahan Jokowi di periode pertama 2014 dan awal periode kedua 2019.

Hanya saja, sepengetahuan Kholid, saat ini Jokowi tidak menawarkan posisi menteri kepada PKS.

"Sepengetahuan dari kami tidak ada. Presiden PKS Ahmad Syaikhu tidak pernah mendapatkan tawaran itu," imbuh Kholid.