IAKMI Kritik BPOM yang Tak Uji Etilen Glikol: Jangan Nunggu Level Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menilai, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus mempunyai regulasi internal untuk mengawasi kandungan obat yang tercemar pasca diedarkan kepada masyarakat (post market).

Hal ini menanggapi maraknya kasus gangguan ginjal akut misterius (acute kidney injury/AKI) yang diduga karena intoksikasi cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG).

"Tentu saja tidak bisa kita hanya menyandarkan pada WHO. Ini kan masalah kita bukan masalah global dunia. Indonesia sendiri harus memiliki regulasi internal terkait dengan standar seperti ini," ucap Anggota Dewan Pakar IAKMI, Hermawan Saputra kepada Kompas.com, Senin (24/10/2022) malam.

Ia menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Kepala BPOM Penny K Lukito, yang sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menguji kadar EG dan DEG pada obat sirup, karena di dunia internasional belum ada standar pengujian kadar dua bahan tersebut.

"Kalau terjadi kasus luar biasa seperti ini, untuk menyatakan pada level keparahan tertentu, ya tentu jangan menunggu level dunia," imbuh dia.

Hermawan mengungkapkan, BPOM bisa memulai dari basis bukti (evidence base) atau kasus serupa di negara lain. Menurutnya, kasus keracunan obat sempat terjadi di negara lain, mulai dari Amerika Latin hingga yang teranyar di Gambia.

Hermawan bilang, Indonesia seharusnya memiliki pemantauan yang lebih baik mengingat 5 sirup obat yang mengandung cemaran etilen glikol melebihi ambang batas juga berasal dari industri farmasi yang memiliki izin edar BPOM.

Hal ini berbeda dengan kasus di Gambia, yakni 4 obat sirup yang mengandung etilen glikol tidak memiliki izin edar dari regulator setempat.

"Negara kita harusnya jauh lebih baik. Model produksi dan industrialisasi kita juga ketat. Tetapi ketika ada proses post market, BPOM tetap memiliki kewenangan dan jalur pantauan di sini," ucap dia.

"Kalau pun tidak ada indikator (dari internasional), tapi ini (ada) evidence (bukti kasus), ini fakta, ini kenyataan. Maka karena kita start dari evidence base, maka dari situ kita telusur menjadi evaluasi buat regulasi ke depan," sambungnya.

Lebih lanjut Hermawan menyebut, pengawasan peredaran obat harus berlapis, baik dari internal perusahaan farmasi, maupun dari pihak eksternal seperti BPOM.

Selain BPOM, pihak eksternal juga meliputi pegiat sosial obat-obatan, organisasi profesi, Yayasan Lembaga Konsumen Indoensia (YLKI), dan masyarakat pada umumnya.

"Pengawasan itu harus dari internal dan eksternal. Maka itu momentum terbaik saat ini adalah fokus pada kasusnya, penyelamatan jiwa dan nyawa, sekaligus harus ada yang mengambil peran yang begitu signifikan karena sudah banyak bayi yang menjadi korban," jelas Hermawan.

Sebelumnya diberitakan, Penny menjelaskan alasan BPOM tidak pernah menguji kadar kandungan EG dan DEG dalam obat sirup.

Ia beralasan, di dunia internasional pun belum ada standar pengujian untuk kedua bahan tersebut.

"Nah khusus untuk cemaran EG dan DEG sampai saat ini di dunia internasional belum ada standar yang untuk mengatakan untuk diuji. Itulah kenapa kita tidak pernah menguji," ujar Penny di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.

"Karena memang belum dilakukan di dunia internasional pun. Inilah standar yang harus kita kembangkan sekarang sehingga menjadi bagian dari sampling rutin dari BPOM," tegasnya.