Jokowi: Saya Dapat Laporan Gangguan Ginjal Anak karena Tingginya Cemaran Bahan Pelarut Obat

Oleh karenanya, saat membuka rapat terbatas internal yang membahas gagal ginjal akut pada anak di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/10/2022), Jokowi meminta agar peredaran obat-obatan yang terbukti menyebabkan penyakit tersebut dihentikan.

"Saya mendapatkan laporan bahwa kasus ini diduga disebabkan oleh tingginya cemaran bahan pelarut di atas ambang batas yang ditetapkan," ujar Jokowi, sebagaimana dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi lantas meminta kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera menarik obat-obatan yang benar-benar terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal anak dan kini sudah ada di pasaran.

Jokowi juga meminta agar peredaran obat-obatan tersebut dihentikan dulu.

"BPOM segera tarik dan hentikan peredaran obat sirup yang betul-betul secara evidence based, betul-betul terbukti mengandung bahan obat penyebab gangguan ginjal tersebut," kata Jokowi.

"Saya kira akan lebih bagus lagi kalau diumumkan, diinformasikan secara luas mengenai nama produknya," ujarnya lagi.

Presiden juga mengungkapkan, berdasarkan data hingga 23 Oktober 2023 tercatat sudah ada 245 kasus gagal ginjal akut anak yang terjadi di 26 provinsi.

Oleh karenanya, kepala negara meminta perkembangan penyakit ini benar-benar menjadi perhatian pemerintah.

Sementara itu, Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, pihaknya menemukan produk obat sirup dari dua perusahaan farmasi yang terindikasi memiliki kandungan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dengan konsentrasi sangat tinggi.

Menurutnya, kandungan tersebut sangat beracun atau toksik sehingga dengan cepat bisa menyebabkan penyakit ginjal akut.

"Karena ada indikasinya bahwa kandungan dari EG dan DEG di produknya itu tidak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan. Tapi, sangat-sangat tinggi. Dan tentu saja sangat toxic dan itu bisa cepat diduga bisa mengakibatkan ginjal akut dalam hal ini," ujar Penny dalam keterangan persnya usai rapat bersama presiden.

Oleh karenanya, BPOM akan menindaklanjuti kedua perusahaan farmasi itu secara pidana.

"Jadi kedeputian IV, yaitu kedeputian bidang penindakan dari BPOM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, berkerjasama dengan kepolisian dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana. Perkara pidana," katanya.

Namun, Penny menegaskan, tidak akan menyebutkan rincian dua perusahaan farmasi tersebut. Sebab, saat ini proses penelusuran sedang berlangsung.

"Mungkin saya tidak menyebutkan sekarang karena prosesnya masih berlangsung dan akan segera nanti tentu akan kami komunikasikan kepada masyarakat," ujar Penny.