Salin Artikel

Pengamat Anggap Wajar Demokrat Terus Dorong AHY Jadi Cawapres Anies

Sebab, partai berlambang mercy itu tengah berada dalam kondisi percaya diri.

Firman mengungkapkan, tingginya semangat para kader Partai Demokrat disebabkan karena tiga faktor.

“Pertama, partai ini sudah pulih meski digoyang (upaya) kudeta. Jadi partai ini ibarat mobil, lagi hits-hitsnya,” ujar Firman pada Kompas.com, Senin (24/10/2022).

Kedua, elektabilitas partai dan AHY mengalami peningkatan.

“Suara Demokrat cenderung naik terus, survei (elektabilitas) AHY juga lumayan kan,” paparnya.

Faktor ketiga, lanjut Firman, dukungan Anies di beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah lemah. Sedangkan beberapa wilayah itu, dikuasai oleh kader Partai Demokrat.

“Di kantong-kantong suara di mana potensi Anies lemah itu ada beberapa kepala daerah dari Demokrat, dan suara Demokrat dianggap naik,” ungkapnya.

“Jadi di wilayah (dukungan) Anies lemah, bisa diperjuangkan oleh kader Demokrat. (Langkah) itu yang tidak bisa diandalkan pada Nasdem dan PKS,” sebut dia.

Namun demikian, Firman menilai hal itu belum cukup meyakinkan dua partai politik (parpol) calon mitra koalisi Partai Demokrat yakni Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kelihatannya bagi pihak lain coba dipikirkan dulu untuk mencari (potensi) maksimalnya. Jadi pilihan (cawapres) itu masih terbuka,” ujarnya.

Diketahui Partai Demokrat, Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus melakukan komunikasi intens menjajaki koalisi. Ketiganya sama-sama menginginkan Anies Baswedan menjadi capres.

Namun demikian, ketiga parpol belum sepakat dalam proses penentuan cawapres.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan pihaknya ingin kandidat cawapres tidak berasal dari parpol. Hal itu penting agar tak ada pihak yang merasa saling dirugikan dalam koalisi.

Sedangkan Juru Bicara PKS M Kholid mengungkapkan bahwa  pihaknya tengah mendorong agar Anies bisa berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/24/21580061/pengamat-anggap-wajar-demokrat-terus-dorong-ahy-jadi-cawapres-anies

Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke