Panggil Ketua DPRD Sulsel, KPK Dalami Hasil Pemeriksaan LKPD Pemprov Sulsel

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dikelola Sekretariat DPRD setempat.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, pendalaman ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan suap yang menjerat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) Andy Sonny dan kawan-kawan.

Terkait hal ini, penyidik telah memeriksa Ketua DPRD Sulawesi Selatan Ina Kartika Sari.

"Jumat (21/10) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik telah selesai memeriksa saksi," kata Ipi dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (24/10/2022).

Selain Ika, pada hari yang sama penyidik juga memeriksa Ni'matullah selaku anggota pimpinan DPRD Sulawesi Selatan.

Sebagai informasi, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Edy Rahmat.

Setelah dijebloskan ke Lapas Sukamiskin Bandung karena kasus suap eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, ia kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengondisian LKPD Dinas PUTR Sulsel.

Selain Edy, KPK menetapkan Andy Sonny sebagai tersangka. Sebelum menjabat Kepala BPK Sultra Andy merupakan Kasuauditorat I Sulsel I BPK Sulsel.

Kemudian, Wahid Ikhsan Wahyudin selaku mantan Pemeriksa pertama BPK Sulsel dan Gilang Gumilar selaku Pemeriksa BPK Sulsel sekaligus mantan Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Sulsel.

Edy diduga aktif menjalin komunikasi dengan Gilang yang dianggap berpengalaman mengondisikan temuan laporan keuangan. Hal ini kemudian disetujui Gilang dan koleganya.

Mereka meminta 'dana partisipasi' kepada Edy sebesar Rp 2,8 miliar. Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan ke sejumlah anggota BPK Sulsel termasuk Andy Sonny.