Nasdem-Demokrat-PKS Bertemu, Bahas Kriteria Cawapres dan Strategi Pemenangan Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyampaikan pihaknya telah bertemu dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

Pertemuan dilakukan oleh tim kecil guna membahas kriteria calon wakil presiden (cawapres).

Pasalnya Partai Nasdem telah mendeklarasikan untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

“Dalam penentuan bakal cawapres, setiap partai berhak mengajukan nama-nama, baik nama dari internal partai, maupun eksternal yang bukan anggota partai,” papar Willy dalam keterangannya, Jumat (21/10/2022).

Selain itu ketiga parpol pun membahas platform pemerintahan yang ideal periode selanjutnya.

Bahkan Willy mengklaim pertemuan turut membahas soal strategi pemenangan Pemilu 2024, termasuk momentum yang tepat dalam mengumumkan koalisi.

“Tidak kalah penting adalah masalah timing atau waktu yang tepat untuk meresmikan dan mendeklarasikan koalisi, serta pasangan capres-cawapres yang akan diusung,” ungkap dia.

Dalam pandangan Willy calon mitra koalisi sepakat untuk mengusung gerakan perubahan.

“Ini yang terus kita matangkan, yang juga dapat membawa semangat perubahan, mendapat dukungan publik, dan menambah peluang kemenangan di Pilpres 2024,” tandasnya.

Adapun pertemuan itu dihadiri oleh Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Majelis Syuro Mohammad Sohibul Iman, Ketua DPP Polhukam PKS Al Muzammil Yusuf.

Lalu Partai Demokrat diwakili oleh Sekretaris Jenderalnya Teuku Riefky Harsya.

Hadir pula Sudirman Said sebagai pihak yang mewakili Anies Baswedan.

Hingga kini penjajakan koalisi ketiga parpol belum menemukan titik temu.

Partai Demokrat nampak ingin mendorong Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mendampingi Anies.

Sementara PKS mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Namun Partai Nasdem menyarankan agar cawapres pendamping Anies tidak berasal dari kader kedua parpol.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menjelaskan, kader non parpol menjadi solusi agar kepentingan parpol dalam koalisi tak saling tumpang tindih.

"Kalau kemudian, tiga partai, calon wapres satu. Umpamanya partai A, partai B bagaimana? Enggak dapat apa-apa kan?" sebut dia.