Tim Penyelesaian HAM Berat Nonyudisial Disebut Tak Pengaruhi Penyelidikan Komnas HAM

Sebagai informasi, tim itu dibentuk Jokowi lewat Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 yang diteken pada 26 Agustus 2022.

Langkah ini menuai banyak kritik dari pegiat HAM karena dinilai dapat melanggengkan impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu dari jerat hukum Pengadilan HAM.

"Kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik dalam rangka penegakan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pelanggaran HAM yang berat tidak berkurang dengan adanya Keppres ini," jelas Wakil Ketua Komnas HAM RI Amiruddin lewat keterangan tertulis, Kamis (20/10/2022).

Ia menegaskan, Keppres tentang pembentukan tim itu tidak menghilangkan fungsi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Ia menilai, Keppres itu tak lain adalah bagian dari perjalanan panjang negara dalam menangani peristiwa pelanggaran HAM berat.

"Sampai hari ini, secara formal, belum ada pernyataan dari pemerintah bahwa peristiwa ini (pelanggaran HAM berat) terjadi dan siapa yang bertanggung jawab," ucap Amir.

Komnas HAM menyatakan bahwa salah satu upaya riil dan dukungan mereka dalam pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat yaitu dengan penerbitan SKKPHAM (Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM).

Komnas HAM mengeklaim sejauh ini telah terdapat 6.189 SKKPHAM, yang terbit dalam rentang 2012-2022.

Surat keterangan tersebut berguna sebagai pengakuan keberadaan korban, sekaligus memberi akses terhadap bantuan psikososial dan medis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Amir berharap, data SKKPHAM menjadi modal awal Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dalam upaya pemenuhan hak-hak korban.

'"Data Komnas HAM ini bisa menjadi langkah awal. Selanjutnya, korban bisa langsung datang ke tim untuk menyampaikan permohonan sehingga jumlahnya memiliki daya ungkit untuk keadilan. Ini menunjukkan negara memberikan perhatian kepada korban," kata dia.

Sampai sekarang, Komnas HAM RI telah menyelesaikan penyelidikan belasan peristiwa pelanggaran HAM berat.

Tiga kasus di antaranya, yaitu Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura, telah memiliki putusan pengadilan ad hoc, namun tidak ada penetapan pelaku pelanggaran HAM berat atas peristiwa tersebut.

Terbaru, kasus pelanggaran HAM berat Paniai 2014 kini sedang bergulir di meja hijau.

Namun, Kejaksaan Agung hanya menetapkan 1 orang tersangka yang notabene pelaku lapangan dari kasus Paniai 2014.