Komisi III DPR Dukung Reformasi Internal Polri

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan, pihaknya mendukung upaya reformasi internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurutnya, Polri saat ini sedang menghadapi masalah serius, seperti kasus Irjen Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan, mafia judi daring, hingga kasus narkoba yang diduga melibatkan Irjen Teddy Minahasa.

Dia pun meminta Kepala Polri (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo tidak segan-segan melakukan terobosan penting.

“Tidak boleh terlambat untuk melakukan reformasi dan pembenahan internal Polri untuk menaikkan kembali citra Polri di mata rakyat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Pangeran mengatakan itu untuk menanggapi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memanggil 600 perwira polisi di istana negara dan memberikan arahan langsung.

Adapun Jokowi memberikan lima arahan kepada jajaran Polri, yaitu reformasi Polri, jaga kesolidan, bantu pemerintah daerah (pemda), jaga tahun politik, berantas judi online, narkoba, dan gaya hidup oknum aparat yang berlebihan.

Pangeran menilai, arahan Jokowi tersebut merupakan peristiwa penting dan memiliki makna khusus. Sebab, kegiatan itu digelar saat institusi penegakan hukum itu sedang jadi sorotan masyarakat.

“Semua arahan presiden itu tentunya harus ditindaklanjuti Kapolri dan segera diikuti dengan pembenahan internal,” katanya.

Pangeran juga menilai, salah satu arahan Jokowi yang harus menjadi catatan krusial bagi seluruh jajaran Polri adalah pentingnya segera melakukan reformasi internal di Polri.

Dia pun mendukung Kapolri melakukan evaluasi dan kajian mendasar untuk meningkatkan kinerja serta profesionalisme seluruh jajaran Kepolisian.

“Ini menjadi tantangan Kapolri sebenarnya, apakah beliau mampu memanfaatkan back up dari Presiden Jokowi atau tidak? Pesan saya untuk Kapolri, jangan ada keraguan untuk melakukan pembenahan dan terobosan berharga di Polri,” katanya.

Lebih lanjut, Pangeran juga setuju dengan pendapat Indonesia Police Watch (IPW) yang menyebutkan pertemuan Jokowi dengan seluruh kepala kepolisian daerah (kapolda) dan kepala kepolisian resor (kapolres) seluruh Indonesia bermuatan khusus.

Dia menilai, pertemuan itu tidak lepas dari hasil temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) terkait Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

“Jika disebutkan pertemuan Presiden Jokowi dengan seluruh kapolda dan kapolres seluruh Indonesia bermuatan khusus, seperti sinyalemen Ketua IPW berkenaan adanya eskalasi gangguan keamanan dan gerakan bawah tanah, saya menilainya bukan hal yang mustahil juga,” ujarnya.