Salin Artikel

Usut Dugaan Suap di Kanwil BPN Riau, KPK Dalami Pengurusan Perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agrolestari

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, Frank diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait pengurusan perpanjangan HGU perusahaannya

“Hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proses pengurusan perpanjangan HGU yang diajukan oleh PT AMA (Adi Mulia Agrolestari) ke Kanwil BPN Provinsi Riau,” kata Ipi dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (19/10/2022).

KPK tengah mengusut dugaan suap pengurusan HGU di Kanwil BPN Riau. Dalam perkara ini, KPK telah mencegah Frank Wijaya dan Kepala Kanwil BPN Riau bepergian ke luar negeri.

Lebih lanjut, Ipi menyebut, pengurusan HGU perusahaan Frank dilakukan melalui pihak yang diduga terkait dalam tindak pidana suap ini.

KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam pengurusan HGU di Kanwil BPN Provinsi Riau. Meski demikian, lembaga antirasuah belum mengungkap identitas mereka.

Nama berikut detail perbuatan dan pasal yang disangkakan akan disampaikan saat penyidikan sudah dirasa cukup dan dilakukan penahanan.

Dugaan suap pengurusan HGU di Kanwil BPN Provinsi Riau merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

Andi divonis 5 tahun 7 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada akhir Juli lalu. Ia dinilai terbukti bersalah menerima suap perizinan perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, dalam catatan Kompas.com, KPK pernah memeriksa Frank Wijaya pada pada November 2021 selaku komisaris PT Adi Mulia Agrolestari.

Lembaga antirasuah itu mendalami dugaan penyerahan uang oleh Frank kepada Andi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/19/15422001/usut-dugaan-suap-di-kanwil-bpn-riau-kpk-dalami-pengurusan-perpanjangan-hgu

Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke