Salin Artikel

SBY Resah Ancaman Resesi Ekonomi Akan Hambat Upaya Dunia Atasi Perubahan Iklim

SBY lalu menyayangkan hal tersebut karena menurutnya, Paris Agreement atau Persetujuan Paris yang diteken banyak negara pada 2015, termasuk Indonesia, merupakan tonggak bersejarah, capaian dan prestasi besar dunia setelah serangkaian negosiasi yang alot.

"Saat itu, saya merasakan semangat dan energi dunia tinggi untuk menyelamatkan bumi kita dari perubahan iklim dan pemanasan global," ujar SBY dalam pidatonya di Roundtable Discussion Yudhoyono Institute dengan Universitas Kebangsaan Malaysia di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

"Bahkan, masing-masing sudah menetapkan targetnya, meskipun itu juga memerlukan proses untuk mengurangi emisi karbon di negaranya masing-masing," katanya lagi.

SBY mengatakan, dunia saat ini justru sibuk dengan masalah geopolitik yang semakin runcing dan malah bersiap membangun kekuatan militernya sebagai antisipasi dari ancaman perang terbuka.

Ditambah lagi, dalam keadaan banyak negara belum pulih betul dari dampak pandemi Covid-19, ancaman resesi ekonomi sudah menanti pada 2023.

Di sisi lain, mengatasi perubahan iklim membutuhkan sumber daya dan anggaran yang tidak sedikit.

Jika ekonomi suatu negara sulit, pendapatan domestik bruto menurun, maka banyak negara tidak akan mampu mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran untuk mengatasi perubahan iklim.

"Pasti resources dan effort (sumber daya dan upaya) digunakan untuk mengatasi ekonomi. Sementara pandemi belum tuntas, berapa persen kira-kira perhatian para pemimpin dunia untuk menyelamatkan bumi kita mengatasi perubahan iklim ini?" ujar SBY.

SBY menyampaikan bahwa hal ini berbahaya untuk masa depan bumi dan anak cucu.

"Saya menjadi cemas kalau (perubahan iklim) tidak lagi menjadi prioritas atau agenda utama," kata SBY.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/13/21145311/sby-resah-ancaman-resesi-ekonomi-akan-hambat-upaya-dunia-atasi-perubahan

Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke