Salin Artikel

Jokowi: Dalam Setahun, Bio Farma Bisa Produksi 3 Miliar Dosis Vaksin

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, PT Bio Farma mampu memproduksi 3 miliar dosis vaksin dalam satu tahun dan mengekspornya ke 153 negara.

Hal itu dikatakan Jokowi saat peluncuran vaksin Covid-19 buatan dalam negeri, Indovac, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

"Banyak orang yang enggak tahu, belum tahu bahwa Bio Farma ini dalam setahun bisa memproduksi 3 miliar dosis vaksin dan diekspor ke 153 negara," kata Jokowi. 

Ia menyebutkan, dengan angka produksi tersebut, Bio Farma merupakan perusahaan produsen vaksin yang masuk lima besar dunia.

Vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma pun bermacam-macam, baik itu vaksin polio, meningitis, flu, campak, termasuk Indovac.

"Untuk vaksin polio saja, biofarma ini menguasai 70 persen dari pangsa pasar dunia, 70 persen, mensuplai vaksin polio ke seluruh negara, ini kan luar biasa," ujar Jokowi.

Mengenai vaksin Indovac, Jokowi menyebut pada tahun ini Bio Farma akan memproduksi 20 juta dosis vaksin Covid-19 buatan dalam negeri tersebut.

Ia mengatakan, angka tersebut bisa bertambah mencapai 120 juta dosis sesuai dengan permintaan pasar.

"Mulai hari ini kita bisa memproduksi vaksin Covid sendiri dengan kapasitas di tahun ini nanti kurang lebih 20 juta. Tadi Pak Dirut menyampaikan, tahun depan bisa 40 juta, dan kalau memang pasar masih memerlukan, bisa sampai ke 120 juta dosis vaksin," kata Jokowi.

Jokowi pun berpesan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar Bio Farma terus didukung supaya dapat meningkatkan pemasukan bagi negara.

"Dan kita memiliki kemandirian berdikari betul di dalam urusan vaksin," ujar Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/13/11175651/jokowi-dalam-setahun-bio-farma-bisa-produksi-3-miliar-dosis-vaksin

Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke