Puan Maharani Dorong Perdamaian Ukraina dengan Rusia

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mendorong terciptanya perdamaian antara Ukraina dan Rusia yang hingga kini masih berkonflik.

Hal tersebut disampaikan Puan saat bertemu Ketua Parlemen Ukraina, Olena Kondratiuk di sela-sela acara the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20), Rabu (5/10/2022).

"Undangan kami khusus untuk Parlemen Ukraina di P20, adalah langkah konkret kami untuk membantu komunikasi antar Parlemen dalam penyelesaian perang di Ukraina,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu.

Puan menyampaikan, keprihatinan atas terjadinya perang di Ukraina yang menimbulkan banyak korban jiwa dan berdampak bagi keadaan global di dunia.

Dia pun mengapresiasi hubungan bilateral Indonesia-Ukraina yang sudah terjalin selama 30 tahun.

Menurut politikus PDI-P ini, hubungan tersebut tetap berjalan hangat meskipun di tengah situasi kawasan yang serba tidak pasti karena perang.

Di sisi lain, Indonesia disebut merupakan salah satu mitra dagang terbesar Ukraina di Asia Tenggara.

“Saya memahami bahwa perang di Ukraina telah mempengaruhi upaya kita semua memulihkan perekonomian pasca-pandemi Covid-19. Karenanya, proses perdamaian adalah prioritas utama Indonesia,” ucap Puan.

“Kunjungan Presiden Indonesia ke Ukraina dan Rusia pada bulan Juni, dilakukan untuk membawa pesan perdamaian. Kunjungan tersebut juga mempromosikan safe passage untuk pangan dan pupuk dari dan ke Ukraina dan Rusia,” lanjutnya.

Puan menambahkan, Indonesia menyambut baik dimulainya kembali ekspor biji-bijian dari Ukraina di bawah the Black Sea Initiative.

Perjanjian ini, kata dia, memainkan peran penting dalam mengurangi dampak perang terhadap rantai pasokan global.

“Tentunya, langkah positif ini juga harus diikuti dengan kemudahan akses ekspor produk makanan dan pupuk dari Rusia, sebagaimana disepakati dalam perjanjian Istanbul,” terang Puan.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini juga berharap negara-negara lain menghormati kesepakatan tersebut.

Puan meminta agar semua negara dapat memastikan implementasi yang seimbang dari Perjanjian Istanbul dan berharap inisiatif tersebut juga dapat membawa perdamaian di Kawasan.

“Indonesia berharap agar inisiatif untuk membuka alur pasok pangan (Black Sea Grain Initiative) tetap dilanjutkan, untuk kepentingan bersama seluruh pihak,” tuturnya.

Puan menjelaskan, Ukraina dan Rusia menandatangani perjanjian di Istanbul pada Juli lalu untuk menyalurkan jutaan ton gandum Ukraina ke pasar global.

Selain itu, perjanjian Istanbul juga diharapkan mampu meringankan krisis pangan yang semakin parah bagi jutaan orang di negara-negara berkembang.

Ukraina sendiri menjadi pemasok gandum terbesar kedua ke Indonesia.

Lebih lanjut, Puan terus mendorong agar dunia internasional tetap mendukung jalur dialog dan diplomasi sebagai salah satu upaya menghentikan perang Ukraina dan Rusia.

Dia juga menyampaikan soal posisi Indonesia terhadap konflik kedua negara tersebut.

Menurutnya, Indonesia menghormati tujuan dan prinsip piagam PBB serta hukum internasional terkait perang Ukraina dan Rusia.

Prinsip dalam piagam PBB yang dijunjung Indonesia di antaranya adalah penyelesaian sengketa secara damai serta menjunjung tinggi integritas wilayah dan kedaulatan negara.

“Indonesia memandang bahwa referendum di 4 wilayah Ukraina melanggar prinsip piagam PBB dan hukum internasional. Indonesia mendorong Rusia dan Ukraina untuk tetap membuka jalur dialog dan diplomasi, sebagai salah satu upaya menghentikan perang dan menuju perdamaian,” papar Puan.

Ketua DPP PDI-P itu lantas menyinggung hasil Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali, Maret lalu.

Hasilnya yaitu terjadi kesepakatan membentuk IPU Task Force on Ukraine di mana Indonesia menjadi salah satu inisiatornya.

Menurut Puan, Satuan Tugas dari IPU itu juga diharapkan dapat menjadi mediator perbedaan antara Rusia dan Ukraina, serta memfasilitasi komunikasi dua negara tersebut.

“Indonesia juga telah menjadi inisiator resolusi mengenai konflik Rusia-Ukraina di Sidang Umum ke-144 pada bulan Maret lalu. Sebagai tindak lanjut dari hal ini, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR berangkat ke Ukraina pada bulan Juli lalu untuk membuka kanal dialog demi mengakhiri konflik,” sambung Ketua Majelis Sidang Umum IPU ke-144 itu.

Indonesia bersama task force IPU, nantinya akan menyampaikan hasil kunjungan ke Ukraina tersebut di hadapan Sidang Umum IPU ke-145 yang akan digelar di Kigali, Rwanda pada Oktober 2022.