Sindir Pengacara Bharada E, Deolipa: Semua Gugatan Memang Mengada-ada

Deolipa mengatakan, semua gugatan sudah semestinya mengada-ada.

"Semua gugatan kalau dari pihak tergugat akan selalu bilang mengada-ada, namanya juga gugatan," ujar Deolipa saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2022).

Kemudian, Deolipa balik menantang pengacara Bharada E tersebut untuk menyebutkan perkara dengan gugatan yang tidak mengada-ada.

Deolipa kembali mengatakan, semua gugatan pasti memiliki unsur mendapatkan sesuatu, baik itu dalam bentuk keadilan maupun hak yang belum dibayarkan.

"Emang ada gugatan yang enggak mengada-ada? Semua gugatan tuh mengada-ada, mengadakan ini, mengadakan itu, mengadakan ono. Itu yang namanya gugatan," ujarnya.

"Kalo enggak mengada-ada namanya bukan gugatan. Namanya kita tidur pagi, tidur siang, baru kita enggak mengada-ada (tidak menggugat apapun). Kalo guggatan di mana-mana isinya mengada-ada (meminta pemenuhan tertentu)," kata Deolipa kembali menegaskan.

Sebelumnya, Pengacara Bharada Richard Eliezer alias Bharada E, Rory Sagala menilai gugatan yang dilayangkan eks kuasa hukum kliennya, Deolipa Yumara dan Muhammad Boerhanuddin mengada-ada.

Menurut Rory, ia ditunjuk langsung oleh Bharada E untuk mewakili soal gugatan perdata atas pencabutan kuasa.

"Kami menilai gugatan ini terlalu mengada-ada yah, apalagi gugatan yang Rp15 miliar, itu antara positanya dan petitumnya itu tak nyambung. Jadi, itu gugatannya kabur, tak jelas," ujar Rory kepada wartawan di PN Jakarta Selatan, Rabu (22/9/2022).

Diketahui, Deolipa mendaftarkan gugatannya pada 15 Agustus dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara: 753/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL.

Dalam petitumnya, Deolipa dan Burhanuddin meminta hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Eks kuasa hukum Bharada E itu juga meminta hakim menyatakan surat pencabutan kuasa tertanggal 10 Agustus 2022 atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku tergugat I batal demi hukum.

Hakim juga diminta menyatakan perbuatan Richard Eliezer dan Kapolri atau dalam hal ini Kabareskrim dalam membuat surat pencabutan Kuasa tanggal 10 Agustus 2022 atas nama tergugat I dilakukan dengan iktikad jahat dan melawan hukum.

"Menyatakan batal dan dibatalkan setiap bentuk surat kuasa kepada penasihat hukum/advokat terkait sebagai penasehat hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu (tergugat I) dalam perkara kematian Brigadir Yoshua dan dinyatakan tidak sah beserta segala akibat yang ditimbulkannya," demikian bunyi petitum tersebut.

"Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya fee pengacara kepada para penggugat sebesar Rp 15.000.000.000," demikian isi petitum tersebut.

Dalam petitum itu, para tergugat juga diminta menjalankan putusan ini terlebih dahulu dengan serta merta atau uit voor baar bij voor raad dan menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk patuh dan taat terhadap putusan tersebut.

"Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung," demikian petitum yang dibuat oleh Deolipa.