Salin Artikel

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengkritik perilaku Gubernur Papua Lukas Enembe yang berjudi sementara masyarakatnya kesulitan karena masih menghadapi pandemi Covid-19.

Menurut Boyamin, kalaupun aktivitas judi tersebut dilakukan dengan uang pribadi, tetap saja tidak patut.

“Rakyatnya sedang kesusahan karena Covid-19 dan lain-lain masih belum pulih tapi kemudian gubernurnya yang katanya izin ke luar negeri untuk berobat tapi lebih banyak bermain judi. ini kan sangat memperihatinkan,” kata Boyamin saat dihubungi Kompas.com, Minggu (25/9/2022).

Sebagaimana diketahui, aktivitas judi Lukas terungkap dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait setoran tunai Rp 560 miliar dari Lukas ke kasino judi.

Boyamin mengaku mendapatkan fakta bahwa Lukas berjudi di sejumlah tempat seperti Solaire Resort and Casino di Manila, Casino Genting Highland otomatis di Malaysia dan Hotel Crockford Sentosa di Singapura.

Foto tersebut, kata dia, diambil pada 19 Juli 2022.

Selain itu, Boyamin juga memiliki data perjalanan luar negeri Lukas Enembe sejak Desember 2021 hingga Agustus kemarin.

Dalam daftar yang dikirimkan Boyamin, Lukas tampak beberapa kali berkunjung ke Singapura, Malaysia, dan Filipina. Ia juga tercatat bepergian ke Timor Leste.

Jumlahnya mencapai 25 perjalanan dengan jalur udara maupun darat.

“Memang ada berobatnya, tapi sebagian besar untuk judi,” kata Boyamin.

Sebelumnya, Lukas Enembe menjadi sorotan karena diduga menerima gratifikasi Rp 1 miliar terkait APBD Papua.

Belakangan PPATK mengungkap transaksi ganjil dari rekening Lukas. Salah satunya setoran tunai ke kasiono judi.

Kuasa hukum Lukas membenarkan aktivitas judi itu. Namun, sumber uang itu diklaim bersumber dari kantong sendiri.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/25/10425281/maki-sentil-gubernur-papua-berjudi-saat-rakyat-sedang-kesusahan

Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke