Salin Artikel

Bawaslu Usul ke Jokowi: Syarat Batas Usia dan Pendidikan Pengawas TPS Diubah

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu menyampaikan sejumlah usulan kepada Presiden Jokowi.

Antara lain, masukan untuk revisi Undang-undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 terkait poin daerah otonomi baru (DOB) dan soal panitia pengawas pemilu (panwaslu) ad hoc (pengawas TPS).

Adapun dalam UU Pemilu dijelaskan bahwa calon anggota panwaslu berusia paling rendah 25 tahun. Sedangkan untuk pendidikan, calon anggota panwaslu minimal adalah lulusan SMA.

"Kami juga mengusulkan panwas ad hoc diturunkan usianya jadi 17 tahun atau 18 tahun. Karena Indonesia ini bukan hanya Jakarta. Pak Presiden mengerti kesulitan Bawaslu dalam melakukan rekrutmen terhadap pengawas ad hoc terutama di kabupaten, kota di daerah kepulauan, perbatasan dan sebagainya," ujar Bagja di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Dan kami mohon pendidikannya diturunkan juga jadi (minimal) SMP. SMP kan pasti sudah bisa baca tulis, bisa menambah, mengurang, mengkali, itu kan kemampuan dasar yang dibutuhkan teman teman pengawas di tingkat ad hoc. Di TPS," jelasnya.

Bagja menuturkan, apabila usulan kualifikasi batas usia dan pendidikan itu tak terpenuhi, maka Bawaslu akan semakin kesulitan merekrut pengawas ad hoc.

Selain itu, Bagja juga meminta agar pihak keamanan dan pengawas di TPS yang berlokasi di pulau terluar bisa mendapatkan kemudahan fasilitas untuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak lainnya.

“Kemudian juga fasilitasi teman-teman keamanan pengawas di tempat-tempat TPS, di tempat-tempat pulau terluar dan juga terjauh, sehingga bisa dikomunikasikan dengan kepolisian, Panglima TNI, dan juga aparat pemerintah daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bagja juga meminta dukungan kepada Presiden terkait penyediaan fasilitas BPJS untuk pengawas ad hoc. Dia menyebutkan, Presiden Jokowi akan mendukung hal tersebut.

“Kami juga mohon support terhadap dukungan penyediaan fasilitas BPJS buat teman-teman pengawas ad hoc terutama. Pak Presiden mendukung sekali untuk hal tersebut, semoga langkah awal ini akan lebih baik lagi ke depannya,” ucapnya.

Selanjutnya, Bagja menuturkan bahwa kepala negara menginstruksikan Bawaslu untuk bertindak tegas dalam penegakan hukum sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran berdasarkan ketentuan Undang-undang (UU) Pemilu.

Untuk itu, pihaknya meminta dukungan penegakan hukum.

“Pak Presiden meminta bahwa Bawaslu tegas dalam melakukan penegakan hukum sehingga kemudian orang berpikir dua kali untuk melanggar ketentuan Undang-undang Pemilu, baik ketentuan pidana, ketentuan administrasi, maupun ketentuan etika,” ujar Bagja.

Pada kesempatan yang sama, Bagja juga mengundang Presiden untuk hadir sekaligus membuka acara Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Denpasar, Bali yang akan digelar pada 9 Oktober 2022 mendatang.

“Ini merupakan sebuah conscious bahwa perkumpulan tribunal election di seluruh dunia yang Bawaslu sekarang menjadi Presiden dari Global Network on Electoral Justice. Ini acara tahun ini paling besar dan semoga Pak Presiden bisa hadir dan membuka acara tersebut,” tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/17173691/bawaslu-usul-ke-jokowi-syarat-batas-usia-dan-pendidikan-pengawas-tps-diubah

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu Sebut Indonesia Beri Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama ke Turkiye

Kemenlu Sebut Indonesia Beri Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama ke Turkiye

Nasional
Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Muncul Lagi, BPOM Nyatakan Obat Praxion Aman Digunakan

Kasus Gagal Ginjal Muncul Lagi, BPOM Nyatakan Obat Praxion Aman Digunakan

Nasional
Kejagung Akan Periksa Johnny G Plate, Jokowi: Hormati Proses Hukum

Kejagung Akan Periksa Johnny G Plate, Jokowi: Hormati Proses Hukum

Nasional
Blak-blakan Immanuel Ebenezer Bubarkan GP Mania, Ungkap soal Beban hingga Pilihan Politik Lain

Blak-blakan Immanuel Ebenezer Bubarkan GP Mania, Ungkap soal Beban hingga Pilihan Politik Lain

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Bakal Ada Kekacauan jika Richard Elizer Tak Membuka Kematian Brigadir J

Kuasa Hukum Sebut Bakal Ada Kekacauan jika Richard Elizer Tak Membuka Kematian Brigadir J

Nasional
Apresiasi Prajurit Berprestasi, Panglima TNI : Yang Melebihi Panggilan Tugas, Saya Beri Penghargaan

Apresiasi Prajurit Berprestasi, Panglima TNI : Yang Melebihi Panggilan Tugas, Saya Beri Penghargaan

Nasional
Tahun Politik, Jokowi Minta Pers Tak Tergelincir dalam Polarisasi

Tahun Politik, Jokowi Minta Pers Tak Tergelincir dalam Polarisasi

Nasional
Jokowi: Dunia Pers Sedang Tidak Baik-baik Saja

Jokowi: Dunia Pers Sedang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Kementerian KP dan Pemkab Tanah Bumbu Bersinergi Angkat Potensi Perikanan lewat Program SFV

Kementerian KP dan Pemkab Tanah Bumbu Bersinergi Angkat Potensi Perikanan lewat Program SFV

Nasional
3 Anggota Majelis Kehormatan MK Resmi Dilantik, Bakal Bongkar Dugaan Pengubahan Putusan Uji Materi UU MK

3 Anggota Majelis Kehormatan MK Resmi Dilantik, Bakal Bongkar Dugaan Pengubahan Putusan Uji Materi UU MK

Nasional
Jokowi: 60 Persen Belanja Iklan Media Diambil Platform Asing, Ini Sedih Lho

Jokowi: 60 Persen Belanja Iklan Media Diambil Platform Asing, Ini Sedih Lho

Nasional
Harga Vaksin Booster Bakal Rp 100.000 di Masa Endemi, Menkes: Masih 'Make Sense'

Harga Vaksin Booster Bakal Rp 100.000 di Masa Endemi, Menkes: Masih "Make Sense"

Nasional
Hasil Uji Praxion Beda dengan Labkesda DKI, Ini Jawaban BPOM

Hasil Uji Praxion Beda dengan Labkesda DKI, Ini Jawaban BPOM

Nasional
GP Mania Mengaku Sudah Izin ke Ganjar Sebelum Bubarkan Diri, Tak Ada Konflik

GP Mania Mengaku Sudah Izin ke Ganjar Sebelum Bubarkan Diri, Tak Ada Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.