Kemenkumham Akui Lapas di Indonesia Sudah Tak Manusiawi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pelayanan dan Pengelolaan Basan dan Baran Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Heni Yuwono mengatakan bahwa lembaga permasyarakatan (lapas) di Indonesia bisa dikatakan tak manusiawi.

Hal itu dikarenakan kapasitas lapas yang jauh lebih kecil daripada jumlah penghuni lapas.

"Sangat tidak manusiawi perlakuan untuk hak hidup di LP (lapas) kita, memang betul karena keterbatasan sarpras (sarana dan prasarana) kita," ujar Heni dalam acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).

Heni menjelaskan, data per September 2022 terdapat 275.167 orang yang berstatus narapidana yang menjadi penghuni rumah tahanan (rutan) maupun lapas.

"Data penghuni kita pada hari ini sesuai dengan data 13 September kemarin, jumlah penguhuni kita sudah mencapai 275.167 orang," ucap dia.

Angka tersebut sudah jauh dari kapasitas daya tampung sarana prasarana rutan dan lapas di Indonesia yang hanya mencapai 132.107 tahanan.

"Sedangkan kapasitas 132.107 penghuni, akhirnya ada overcrowded sebesar 108 persen," imbuh dia.

Jumlah tahanan ini terus meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah penambahan kapasitas berjalan jauh lebih lambat.

Heni pun menampilkan data kapasitas lapas dari tahun ke tahun dengan penambahan jumlah narapidana yang ditahan: 

2019

Penambahan kapasitas: 2.444 penghuni
Kapasitas tersedia: 128.432 penghuni
Jumlah penghuni lapas: 265.649 orang

2020

Penambahan kapasitas: 575 penghuni
Kapasitas tersedia: 130.907 penghuni
Jumlah penghuni lapas: 241.383 orang

2021

Penambahan kapasitas: 2.818 penghuni
Kapasitas tersedia: 132.107 penghuni
Jumlah penghuni lapas: 273.435 orang

2022

Penambahan kapasitas: 5.272 penghuni
Kapasitas tersedia: 132.107 penghuni
Jumlah penghuni lapas: 275.954 orang

Masalah tak berhenti sampai di situ, dia mengatakan, petugas lapas juga disebut tak sebanding dengan penghuni lapas yang diurus.

"Satu PK (Pembimbing Kemasyarakatan) berbanding 32 klien, artinya satu PK harus membimbing 32 tidak akan efektif, karena idealnya satu banding empat, tapi di Indonesia membimbing 32," kata dia.

Untuk itu, pemerintah melakukan beragam pendekatan agar penghuni lapas tak terus meningkat.

Salah satunya mempertimbangkan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, bukan dihukum pidana penjara.

Karena, narapidana narkotika di lapas masih mendominasi sekitar 50,88 persen dari total keseluruhan penghuni lapas.

Selain itu, pemerintah juga mengupayakan jalan restorative justice agar pidana ringan bisa diselesaikan tanpa hukuman penjara.