Saat Jokowi Akhirnya Tegaskan Pemerintah Tak Hapus Listrik Daya 450 VA

"Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk yang 450 (VA), tidak ada juga perubahan dari 450 (VA) ke 900 (VA), tidak ada. Enggak pernah, enggak pernah kita bicara mengenai itu," kata Jokowi di Bekasi, Selasa (20/9/2022), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi pun meminta masyarakat tidak perlu resah karena pemerintah akan tetap memberikan subsidi bagi masyarakat pengguna daya listrik 450 VA.

"Subsidinya untuk yang 450 (VA) tetap dan tidak ada penghapusan 450 (VA), tidak ada perubahan dari 450 (VA) ke 900 (VA), enggak ada. Jangan sampai yang di bawah resah gara-gara statement mengenai itu," ujar Jokowi.

Diwawancarai terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir juga menegaskan bahwa BUMN tidak berencana menaikkan tarif listrik serta mengalihkan golongan pelanggan listrik 450 VA ke 900 VA.

Erick mengatakan, pemerintah terus berupaya meringankan beban rakyat di tengah dinamika ekonomi global dan proses pemulihan ekonomi nasional.

Oleh karenanya, Erick berharap masyarakat tidak cemas dan khawatir atas isu kenaikan tarif listrik dan pengalihan daya listrik 450 VA.

"Seperti yang disampaikan Bapak Presiden tadi, pemerintah tetap memberikan subsidi bagi masyarakat pengguna daya listrik 450 VA. Jadi masih diberikan dan masyarakat tidak perlu khawatir," ujar Erick Thohir.

Berawal dari Rapat Banggar

Usul menghapus daya listrik 450 VA untuk kelompok rumah tangga miskin awalnya muncul dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saat rapat dengan pemerintah pada Senin (12/9/2022) lalu.

Sebagai gantinya, Banggar mengusulkan agar kelompok rumah tangga miskin akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mangatakan, daya listrik 450 VA perlu dihapus secara bertahap untuk penyesuaian dengan tingkat kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat.

"Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA, tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta ke 900 VA. Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka," kata Said.

Usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini sebenarnya berawal dari kondisi PLN yang terus mengalami oversupply listrik.

Kondisi surplus listrik ini diperkirakan mencapai 41 gigawatt (GW) pada tahun 2030, seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT).

"Kalau nanti EBT masuk maka tahun 2030 PLN itu ada 41 giga oversupply. Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena kontrak take or pay maka harus bayar Rp 3 triliun, sebab per 1 giga itu (bebannya) Rp 3 triliun," katanya.

Sebaliknya, politikus PDI-P justru menggarisbawahi bahwa masalah sesungguhnya adalah soal data penerima bantuan sosial dari kelompok pengguna daya listrik 450 VA.

“Yang mau diminta ke pemerintah adalah dari 25,9 juta pelanggan 450 VA itu hanya 9,5 yang masuk di DTKS yang dapat bantuan sosial, selebihnya 13,9 juta itu tidak masuk di DTKS. Itu artinya dia tidak tersentuh bansos,” kata Said, Selasa kemarin.

Said pun menekankan perlunya verifikasi untuk 13,9 juta pengguna daya 450 VA yang tidak masuk DTKS. Apabila, termasuk kurang mampu maka tidak dialihkan dayanya dan mendapat bansos.

“Bukan ujug-ujug, bagaimana caranya ngapus 450 VA, mulai gila iki lho, enggak mungkinlah,” kata Said.

"Kasihan yang 13,9 juta ini tetap di posisi 450 VA tapi kenapa tidak dapat bansos? Kan berarti memang soal data,” ujarnya lagi.