Ditahan Terkait Kasus Gereja Kingmi Mile 32, KPK Duga Kabag Kestra Mimika Minta "Fee" ke Kontraktor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika, Marthen Sawy meminta fee ke beberapa kontraktor.

Hal itu diungkapkan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto dalam konferensi pers penahanan Marthen terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.

Marthen telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng dan Direktur PT Waringin Megah, Teguh Anggara.

Menurut Karyoto, Eltinus selaku bupati sengaja menunjuk Marthen sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 agar lelang bisa direkayasa.

"Agar proses lelang dapat dikondisikan, EO (Eltinus Omaleng) sengaja mengangkat MS Marthen Sawy) sebagai PPK, padahal ia tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan," ujar Karyoto, dalam konferensi pers, Selasa (20/9/2022).

"Dengan pengangkatan tersebut, diduga MS juga meminta jatah fee ke beberapa kontraktor yang berkeinginan ikut dalam proses lelang walaupun pemenang telah dikondisikan sebelumnya," ucap Karyoto.

Karyoto mengungkapkan, pembangunan Gereja Kingmi Mile diawali ketika Eltinus yang berprofesi sebagai kontraktor sekaligus komisaris PT Nemang Kawi Jaya berkeinginan membangun tempat ibadah berupa Gereja Kingmi di Kabupaten Mimika dengan nilai Rp 126 miliar sekitar 2013.

Pada 2014, lanjut Karyoto, Eltinus terpilih menjadi bupati dan kemudian mengeluarkan kebijakan, di antaranya untuk menganggarkan dana hibah pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 ke Yayasan Waartsing.

"Kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mimika sebagaimana perintah EO (Eltinus Omaleng) memasukkan anggaran hibah dan pembangunan gereja Kingmi Mile 32 sebesar Rp 65 miliar ke anggaran daerah Pemkab Mimika tahun 2014," papar dia.

Eltinus, kata Karyoto, yang masih menjadi komisaris PT Nemang Kawi Jaya kemudian membangun dan menyiapkan alat produksi beton yang berada tepat di depan lokasi akan dibangunnya Gereja Kingmi Mile 32.

Karyoto mengatakan, untuk mempercepat proses pembangunan Gereja tesebut pada tahun 2015, Eltinus menawarkan proyek ini ke Teguh Anggara dengan adanya kesepakatan pembagian fee 10 persen dari nilai proyek.

"Di mana EO mendapat 7 persen dan TA (Teguh Anggara) 3 persen," ungkapnya.

Eltinus, kata Karyoto, kemudian memerintahkan Marthen untuk memenangkan Teguh sebagai pemenang proyek walaupun kegiatan lelang belum diumumkan.

Setelah proses lelang dikondisikan, lanjut Karyoto, Marthen dan Teguh melaksanakan penandatangan kontrak pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan nilai kontrak Rp 46 miliar.

Untuk pelaksanaan pekerjaan, Teguh kemudian mensubkontrakkan seluruh pekerjaan pembangunan gedung Kingmi Mile 32 ke beberapa perusahaan berbeda.

"Salah satunya yaitu PT KPPN (Kuala Persada Papua Nusantara) tanpa adanya perjanjian kontrak dengan pihak Pemkab Mimika namun hal ini diketahui EO," ucap Karyoto.

Karyoto menerangkan, PT Kuala Persada Papua Nusantara kemudian menggunakan dan menyewa peralatan PT Nemang Kawi Jaya di mana Eltinus masih tetap menjabat sebagai Komisarisnya.

Dalam perjalanannya, lanjut dia, progres pembangunan Gereja Kingmil Mile 32 tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana kontrak, termasuk kurangnya volume pekerjaan. Padahal, pembayaran pekerjaan telah dilakukan.

Karyoto menyebutkan bahwa seluruh perbuatan para tersangka tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

"Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya sejumlah sekitar Rp 21,6 miliar dari nilai kontrak Rp 46 miliar," kata Karyoto.

Atas perbuatannya, Marthen Sawy disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.