Salin Artikel

Survei SMRC: PDI-P Berat Punya Presiden Lagi kalau Usung Puan Maharani

Awalnya, pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, PDI-P memang bisa mengajukan calon presiden (capres) sendiri pada tahun 2024. Dia menduga PDI-P bisa menang pada Pemilu 2024 apabila tidak salah mengambil langkah.

"Logikanya kan begini, PDI-P partai paling besar perolehan suaranya. Dugaan kita di Pemilu 2024, kalau enggak ada kesalahan kebijakan atau kesalahan langkah politik, kemungkinan PDI-P kembali akan jadi nomor satu di 2024 ini," ujar Saiful dalam siaran YouTube SMRC bertajuk "Siapa Calon Presiden PDI-P 2024?", Kamis (15/9/2022).

Saiful menjelaskan, PDI-P memiliki posisi yang sangat bagus untuk memenangkan calon presiden yang ingin diusung.

"Dan ini juga yang membuat sampai hari ini belum memutuskan. Jadi butuh waktu lebih lama untuk memutuskan. Karena diharapkan calonnya adalah jadi (presiden)," tuturnya.

Kemudian, Saiful menyebutkan, semua partai politik pasti memiliki keinginan untuk menang dalam kontestasi pemilu.

Saiful lantas menyinggung Puan Maharani yang terlihat berpotensi diusung oleh PDI-P sebagai capres.

"Kita mengerti bahwa Puan Maharani itu digadang-gadang untuk jadi calon. Itu sangat logis karena beliau adalah pimpinan dari parpol. Mungkin orang kedua terpenting setelah Bu Megawati," kata Saiful.

Saiful mengingatkan PDI-P agar mempertimbangkan secara matang jika ingin mengusung Puan, apakah cucu Soekarno itu bisa menang atau tidak.

Elektabilitas Puan yang rendah

Berdasarkan survei yang SMRC lakukan sejak Maret 2021-Agustus 2022, Puan memiliki elektabilitas yang cenderung buruk.

Pada Maret 2021, elektabilitas Puan hanya bertengger di angka 0,5 persen. Di Agustus 2022, elektabilitas Puan naik sangat tipis, yakni hanya menjadi 1 persen.

"Puan itu enggak ke mana-mana. Di angka yang gap-nya terlalu jauh, 1 persen. Itu dari 0,5 jadi 1. Secara statistik itu enggak signifikan. Kalau dari 0,5 jadi 4 sih bisa. Itu ada kemajuan. Kalau 0,5 jadi 1 itu enggak pergi ke mana-mana," paparnya.

Sehingga, jika melihat elektabilitas Puan yang anjlok, Saiful tidak melihat alasan kenapa PDI-P harus mencalonkan Puan Maharani.

Menurut dia, jika PDI-P memiliki target agar capres yang mereka usung harus menang menjadi Presiden, maka sangat berat kalau mencalonkan Puan.

"Kalau kondisinya seperti ini ya berat dong," ucap dia.

Capres lain lebih kuat

Selanjutnya, Saiful memaparkan sosok lain yang memiliki elektabilitas tinggi untuk menjadi capres ketimbang Puan.

Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Elektabilitas Anies saat Maret 2021 berada di angka 11,2 persen. Kemudian, pada Agustus 2022 meningkat menjadi 14,4 persen.

Kemudian, Prabowo di Maret 2021 memiliki elektabilitas 20 persen. Namun, bulan lalu, menurun menjadi 16,7 persen.

Sementara itu, kata Saiful, elektabilitas Ganjar Pranowo justru melesat dari Maret 2021-Agustus 2022. Elektabilitas Ganjar meningkat dari 8,8 persen menjadi 25,5 persen.

"Oleh karena itu, kita hadirkan Ganjar di sini. Pertama adalah Ganjar kader PDI-P. Tidak semua parpol punya kader yang bagus secara elektoral. Anies pun bukan kader siapa-siapa. Dihitung oleh kita karena pengalaman selama ini, orang yang mendapat dukungan cukup banyak itu memberi alasan buat parpol merekrutnya," jelas Saiful.

Saiful menyebutkan, Anies yang elektabilitasnya naik 3 persen masih bisa dibilang meningkat. Namun, untuk Puan yang hanya meningkat 0,5 persen, secara statistik tidak bisa dibilang meningkat.

Dengan hasil survei itu, Saiful mengingatkan PDI-P bahwa masih banyak stok capres lain selain Puan.

"Kalau Puan harus nyalon, itu target PDI-P ingin punya Presiden kembali dari partainya itu menjadi mungkin tantangannya berat sekali," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/05293011/survei-smrc-pdi-p-berat-punya-presiden-lagi-kalau-usung-puan-maharani

Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke