Pengamat: Jangan Sampai Pemilu 2024 Jadi Perpisahan PPP dari Senayan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan kisruh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat membuatnya terlempar dari Parlemen di Pemilu 2024.

Ia menilai konflik itu bisa membuat kinerja mesin partai tidak optimal dalam menarik dukungan konstituen.

“Jika kondisi itu dibiarkan ancaman degradasi parliamentary threshold 4 persen akan membayangi PPP,” ujar Umam dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).

“Jangan sampai Pemilu 2024 menjadi pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elit partai Senayan,” sambungnya.

Adapun dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022) Suharso diberhentikan dari jabatan ketua umum.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas itu diganti oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono.

Umam memandang, situasi tersebut juga tak menguntungkan PPP pada dua hal.

Pertama, proses verifikasi berkas calon peserta Pemilu 2024 yang tengah berlangsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab sangat mungkin dualisme di internal PPP berkembang hingga proses peradilan.

“Jika konflik internal ini terus berlanjut menjadi sengketa hukum di tingkat PTUN dan Mahkamah Agung (MA),” katanya.

Kedua, potensi keputusan politik Suharso yang kemudian diubah oleh Mardiono sebagai penggantinya.

Umam menjelaskan kepemimpinan baru bisa memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun PPP bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar.

“Maka PPP berpeluang dibawa untuk bergabung dengan koalisi lain, yang lebih merepresentasikan karakter nilai-nilai politik Islam, untuk menjaga basis pemilih loyalnya,” pungkas dia.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengklaim tidak ada perpecahan di internal partainya.

Ia mengungkapkan pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Suharso terkait pergantian jabatan ketua umum tersebut.

Bahkan Suharso tak disingkirkan, tapi tengah dicarikan jabatan baru.

“Kita ingin tempatkan beliau di posisi terhormat tapi tidak di puncak eksekutif partai,” sebut Arsul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin.

Ia menampik jika pergantian jabatan itu semata-mata karena konflik antara Suharso dan sejumlah Majelis PPP.

Namun para kader ingin meningkatkan elektabilitas PPP yang dirasa tak berkembang signifikan dibawah kepemimpinan Suharso.

“Barangkali teman-teman di bawah itu juga menginginkan itu karena selama ini, misalnya, kok merasa survei PPP (tidak) meningkat. Meskipun kerja-kerja konsolidasi itu sudah banyak dilakukan,” tandasnya.