Salin Artikel

Keinginan Sandiaga Jadi Capres yang Dinilai Sulit Tercapai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan ambisinya turut dalam perebutan singgasana yang ditinggalkan Joko Widodo pada 2024 nanti.

Hal itu disampaikannya usai bertemu dengan sejumlah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Bantul, Yogyakarta, Selasa (30/8/2022).

“Siap," kata Sandi ketika ditanya awak media soal kesiapan mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 jika mendapatkan dukungan.

Akan tetapi, Sandi mengaku belum menentukan langkah akan tetap bersama Partai Gerindra atau tidak jika keinginan itu terealisasi.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengaku masih menunggu perkembangan dinamika politik Tanah Air.

“Ya tentunya politik dinamis, sangat dinamis, dan kita fokus urusan ekonomi. Dan di politik itu saya belajar jangan terlalu berandai-andai. Enggak boleh terlalu baperan, semuanya dijalankan penuh keikhlasan,” jelasnya.

Konsekuensi politik

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad turut mengomentari pernyataan Sandi ini.

Dia menuturkan, setiap orang berhak memiliki keinginan untuk menjadi calon presiden (capres).

Ia mengatakan, tak bisa melarang Sandi jika memiliki keinginan tersebut, tapi ada konsekuensi yang harus ditanggung.

“Ya kami kan enggak bisa melarang kalau hak politik seseorang mau maju. Tapi kan kemudian nanti, ada aturan dan etika-etika yang bersih gitu,” ujar Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (1/9/2022).

Akan tetapi, ia menegaskan semua kader Partai Gerindra sudah memiliki kesepakatan untuk mengusung Prabowo sebagai capres.

Senada, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menekankan agar kader yang tak sepakat dengan tujuan partai lebih baik angkat kaki.

Sebab, tak ada sosok selain Prabowo yang dinilai layak untuk bersaing dalam Pilpres 2024.

“Jika ada kader Gerindra yang tidak ingin ikut rombongan kereta. Saya minta untuk turun sebelum kereta ini jalan,” sebut Muzani dalam keterangannya.

Sulit tercapai

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai, kans Sandi untuk menjadi capres sulit tercapai.

Ia memaparkan beberapa alasannya, pertama, Prabowo masih ingin menjadi capres.

Tanpa mundurnya mantan Danjen Kopassus itu dari keputusannya, mustahil Sandi bisa mendapatkan tiket dari Partai Gerindra.

“Sandiaga Uno hanya bisa mengharapkan fatamorgana politik di Gerindra jika memang Prabowo legawa mundur, atau ada suatu hal yang menyebabkan Prabowo terpaksa mundur,” jelasnya.

Kedua, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra sudah satu suara mendorong Prabowo mengikuti kontestasi Pilpres untuk keempat kalinya.

Ketiga, PPP bukan ‘perahu’ yang kuat untuk menghantarkan Sandi meraih keinginannya.

Sebab suara PPP masih minim. Berdasarkan hasil Pemilu 2019 parpol itu lolos Parlemen dengan perolehan suara paling rendah.

Parpol yang dipimpin Suharso Monoarfa tersebut berada di peringkat 9 dengan 6,32 juta suara atau 4,52 persen dari suara sah nasional.

“Belum lagi PPP terikat dengan kesepakatan politik dengan Golkar dan PAN di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB),” papar dia.

Sementara itu, Ari mengatakan bahwa Sandi memiliki elektabilitas yang lebih mumpuni ketimbang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Akan tetapi, kans menjadi capres lebih mungkin diraih tiga sosok tersebut karena mereka merupakan pimpinan parpol. Sementara Sandi bukan pimpinan partai.

“Hanya bedanya tiga sosok ini memiliki infrastruktur partai sementara Sandiaga Uno istilahnya di Gerindra hanya kondektur saja;” ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/02/07104101/keinginan-sandiaga-jadi-capres-yang-dinilai-sulit-tercapai

Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke