Salin Artikel

Pemerintah Dinilai Patut Berikan Tunjangan Profesi Bagi Guru dan Dosen

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai sudah seharusnya pemerintah memberikan tunjangan profesi bagi guru dan dosen sebagai wujud penghargaan.

"Pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen adalah sebuah keharusan bagi pemerintah sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas profesi guru dan dosen," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, dalam keterangan pers pada Minggu (28/8/2022), seperti dikutip dari Antara.

Unifah menyampaikan hal itu sebagai reaksi atas hilangnya sejumlah ayat dalam Pasal 127 terkait tunjangan profesi dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) versi draf Agustus 2022.

Menurut Unifah, guru dan dosen adalah profesi, yang dalam menjalankan tugas keprofesiannya berhak mendapatkan kesejahteraan berupa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Menurut Unifah, dalam Pasal 127 ayat 3 sampai 10 RUU Sisdiknas draf versi April 2022 yang beredar luas tertera jelas tentang pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen.

Akan tetapi, dalam draf versi Agustus 2022 yang diunggah Kementerian Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Pasal 127 ayat 3 sampai 10 yang mengatur pemberian tunjangan profesi guru, tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil, dan tunjangan kehormatan dosen justru hilang.

Unifah menyatakan PGRI menyayangkan hilangnya ayat terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam RUU Sisdiknas yang saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2022.

Menurut Unifah, hilangnya ayat tentang TPG sama saja melukai rasa keadilan bagi para pendidik yang selama ini mengabdi bagi kemajuan pendidikan Indonesia.

Minta dikembalikan

Unifah meminta kepada Kemendikbudristek untuk mengembalikan sejumlah ayat yang mengatur tentang tunjangan profesi guru dan dosen dalam draf RUU Sisdiknas.

"Kembalikan bunyi pasal 127 ayat 1-10 sebagaimana tertulis dalam draf versi April 2022 yang memuat tentang pemberian tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan lainnya," ucap Unifah.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan guru dan dosen berhak mendapatkan kesejahteraan berupa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Unifah menyayangkan tunjangan profesi yang menjadi substansi penting mengenai penghargaan atas profesi guru dan dosen sebagaimana tertuang dalam UU Guru dan Dosen, justru menghilang dalam draf RUU Sisdiknas.

Menurut Unifah, PGRI akan tetap memperjuangkan soal tunjangan profesi itu dengan menemui pejabat Kemendikbudristek atau Komisi X DPR RI.

Dia juga memastikan supaya para tenaga pendidik tetap memberikan performa terbaik dan tidak melakukan aksi mogok mengajar atau berdemonstrasi terkait polemik tunjangan profesi itu.

"PGRI akan terus konsisten memperjuangkan hak profesional yang melekat dalam diri guru dan dosen," ujar Unifah.

"Tetapi kami (PGRI) akan tetap memperjuangkan kesejahteraan para guru dengan cara yang konstitusional, di antaranya dengan bertemu dengan pejabat Kemendikbud Ristek atau Komisi X DPR RI," sambung Unifah.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril menekankan RUU Sisdiknas mendorong diberikannya penghasilan layak bagi semua guru sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada guru, termasuk menjamin guru tetap mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).

"RUU ini mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi guru, baik guru ASN (aparatur sipil negara) maupun non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun, sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Iwan dalam Taklimat Media secara virtual, Senin (29/8/2022).

Menurut Iwan, dengan pengaturan yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas ini, guru yang sudah mendapat tunjangan profesi guru dijamin tetap mendapat tunjangan profesi guru sampai pensiun.

RUU Sisdiknas, lanjut Iwan, juga mengatur guru yang sudah mengajar tetapi belum memiliki sertifikat pendidik segera mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi.

"RUU ini juga mengatur bahwa guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan segera mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi,” imbuh Iwan Syahril.

Selanjutnya, Iwan menerangkan bahwa guru ASN yang sudah mengajar tetapi belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan penghasilan yang layak sesuai Undang-Undang ASN.

"Dengan demikian, guru ASN yang yang belum mendapat tunjangan profesi akan otomatis mendapat kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur dalam UU ASN, tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi yang panjang," ujarnya.

Sedangkan untuk guru non-ASN yang sudah mengajar tetapi belum memiliki sertifikat pendidik, maka pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional satuan pendidikan untuk membantu yayasan penyelenggara pendidikan memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi gurunya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Skema ini sekaligus membuat yayasan penyelenggara pendidikan lebih berdaya dalam mengelola SDM-nya,” ujar Iwan.

(Penulis : Ayunda Pininta Kasih | Editor : Ayunda Pininta Kasih)

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/19201561/pemerintah-dinilai-patut-berikan-tunjangan-profesi-bagi-guru-dan-dosen

Terkini Lainnya

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke