Salin Artikel

Setelah Didiskusikan dengan Jokowi, Capres Hasil Musra Relawan Akan Ditawarkan ke Partai

"Kita juga akan bilang ke partai politik nanti, yang paling banyak rakyat pinginin nama ini nih, tinggal teman-teman di partai mengadaptasi hasil Musra itu atau tidak," kata Panel saat ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (20/8/2022).

Menurut dia, sebelum ditawarkan ke partai-partai politik, nama-nama tokoh yang terjaring melalui Musra masing-masing provinsi bakal didiskusikan dengan Jokowi selaku pembina organisasi-organisasi relawan pendukung.

Namun, ia tidak menjawab lugas saat ditanya apakah calon yang dijagokan oleh relawan nanti otomatis merupakan calon yang didukung oleh Jokowi atau tidak.

"Kami akan diskusi sama beliau, 'Pak ini lho hasil Musra yang sudah kita gelar.' Diskusi lah itu, setelah itu baru kami deklarasi nanti Mei (2023), habis Lebaran," kata Panel.

Ia yakin, ada cukup waktu untuk menawarkan capres hasil Musra ke partai-partai politik.

Sebab, mereka berencana mendeklarasikan capres hasil Musra pada Mei 2023, sedangkan pendaftaran capres baru ditutup pada November 2023.

Panel pun mengakui bahwa pencalonan presiden merupakan kewenangan partai politik maupun gabungan partai politik sebagaimna diatur dalam konstitusi.

Namun, ia menilai, sebaiknya partai politik mempertimbangkan capres hasil Musra yang ia klaim merupakan cermin keinginan rakyat.

"Itu kan secara konstitusi sudah diatur mereka yang mendorong (capres). Cuma kalau mereka nekat calonin yang lain tiba-tiba kalah ya tanggung sendiri, kan rakyat yang menjadi hakim di saat pemilu," kata Panel.

Sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi bakal menyelenggarakan Musra di 34 provinsi.

Rencananya, Musra dimulai di Bandung pada 28 Agustus 2022 dan berakhir di Jakarta pada 11 Maret 2023.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/20/16044211/setelah-didiskusikan-dengan-jokowi-capres-hasil-musra-relawan-akan

Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke