Salin Artikel

Setelah Didiskusikan dengan Jokowi, Capres Hasil Musra Relawan Akan Ditawarkan ke Partai

"Kita juga akan bilang ke partai politik nanti, yang paling banyak rakyat pinginin nama ini nih, tinggal teman-teman di partai mengadaptasi hasil Musra itu atau tidak," kata Panel saat ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (20/8/2022).

Menurut dia, sebelum ditawarkan ke partai-partai politik, nama-nama tokoh yang terjaring melalui Musra masing-masing provinsi bakal didiskusikan dengan Jokowi selaku pembina organisasi-organisasi relawan pendukung.

Namun, ia tidak menjawab lugas saat ditanya apakah calon yang dijagokan oleh relawan nanti otomatis merupakan calon yang didukung oleh Jokowi atau tidak.

"Kami akan diskusi sama beliau, 'Pak ini lho hasil Musra yang sudah kita gelar.' Diskusi lah itu, setelah itu baru kami deklarasi nanti Mei (2023), habis Lebaran," kata Panel.

Ia yakin, ada cukup waktu untuk menawarkan capres hasil Musra ke partai-partai politik.

Sebab, mereka berencana mendeklarasikan capres hasil Musra pada Mei 2023, sedangkan pendaftaran capres baru ditutup pada November 2023.

Panel pun mengakui bahwa pencalonan presiden merupakan kewenangan partai politik maupun gabungan partai politik sebagaimna diatur dalam konstitusi.

Namun, ia menilai, sebaiknya partai politik mempertimbangkan capres hasil Musra yang ia klaim merupakan cermin keinginan rakyat.

"Itu kan secara konstitusi sudah diatur mereka yang mendorong (capres). Cuma kalau mereka nekat calonin yang lain tiba-tiba kalah ya tanggung sendiri, kan rakyat yang menjadi hakim di saat pemilu," kata Panel.

Sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi bakal menyelenggarakan Musra di 34 provinsi.

Rencananya, Musra dimulai di Bandung pada 28 Agustus 2022 dan berakhir di Jakarta pada 11 Maret 2023.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/20/16044211/setelah-didiskusikan-dengan-jokowi-capres-hasil-musra-relawan-akan

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke