Salin Artikel

Suara Tidak Sah Masih Tinggi, KPU Akan Kerja Sama Parpol dan Peserta Pemilu Edukasi Pemilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku masih tingginya jumlah suara tidak sah pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti.

Dalam evaluasi ini, KPU RI berencana menggandeng partai politik atau peserta pemilu secara umum untuk mengedukasi tata cara pemungutan suara kepada publik, dalam hal ini para pemilih.

Sebab, munculnya suara tidak sah tidak selalu berkaitan dengan pilihan untuk golput, melainkan juga dapat berhubungan dengan ketidaktahuan para pemilih dalam memberikan suara secara sah.

"Selama ini kita tidak pernah menjangkau partai yang ini kontribusinya besar (dalam hal jangkauan sosialisasi)," ujar Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz, Kamis (18/8/2022).

Selama ini, KPU memang telah bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil atau media massa dalam hal sosialisasi dan edukasi pemilih terkait pemberian suara yang sah dan tidak sah.

Padahal, partai politik atau peserta pemilu lain seperti calon presiden, calon gubernur, atau calon anggota legislatif, juga memiliki daya jangkau yang luas terhadap para pemilih yang merupakan konstituen masing-masing untuk diedukasi.

Di sisi lain, mereka juga berkepentingan dalam hal ini, agar tidak kehilangan suara.

"Partai politik atau caleg itu berkepentingan untuk konstituennya-konstituennya memilih pada hari H, memilih secara benar," kata August.

"Kelompok-kelompok masyarakat sipil kemudian media juga tentu diharapkan untuk bisa menyebarluaskan itu, tetapi partai politik juga. Oleh karena itu, di PKPU ini salah satunya juga sosialisasi, kita buka ruang untuk bisa KPU dengan peserta pemilu," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam Pemilu 2019, jumlah suara tidak sah mencapai 3.754.905 dari total 158.012.506 orang yang menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu, dalam Pilkada Serentak 2020, tingkat suara tidak sah rata-rata sekitar 2,43 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/18/13354021/suara-tidak-sah-masih-tinggi-kpu-akan-kerja-sama-parpol-dan-peserta-pemilu

Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke