Jokowi Ungkap 2 Strategi RAPBN 2023, Penguatan SDM hingga Konsolidasi Fiskal

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ada 2 strategi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

"Pertama, APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama, yaitu (1) penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial," kata Jokowi saat membacakan pidato tentang Rancangan APBN 2023 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (16/8/2022).

Poin kedua, kata Jokowi, APBN 2023 akan digunakan untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan
infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Setelah itu, lanjut Jokowi, fokus ketiga pemanfaatan APBN 2023 adalah untuk memantapkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Presiden mengatakan, langkah keempat pemanfaatan APBN 2023 adalah untuk melaksanakan
revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor.

"Lima, mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau," ucap Jokowi.

Strategi kedua pemanfaatan APBN 2023 akan dilakukan untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas. Hal itu dilakukan agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan.

"Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati," ucap Kepala Negara.

Presiden mengatakan, reformasi fiskal di sisi penerimaan akan dijalankan dengan menitikberatkan optimalisasi pendapatan.

Caranya, lanjut Jokowi, adalah dengan melakukan penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan.

"Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat," ujar Jokowi.

Dari sisi belanja, kata Jokowi, praktik reformasi dijalankan dengan meningkatkan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, produktif, dan menghasilkan efek berganda (multiplier effects) yang kuat terhadap perekonomian.

Selain itu, ujar Jokowi, langkah itu diharapkan efektif mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara," papar Presiden.