Salin Artikel

RI Terima Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi Berterima Kasih pada Petani

Penyerahan penghargaan itu dilakukan di Istana Negara pada Minggu siang.

Presiden Joko Widodo mengatakan, dengan penghargaan ini menunjukkan Indonesia memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil dalam swasembada pangan.

Penghargaan ini bertajuk Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology atau Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi.

"Saya ingin mengucakan terima kasih sebesar-besarnya kepada pelaku real bekerja di sawah, para petani Indonesia, atas kerja kerasnya," kata Jokowi dikutip tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu.

Tak hanya petani, Jokowi juga mengucapkan terima kasih pada kepala daerah seperti gubernur dan bupati atas penghargaan tersebut.

Selain itu, Jokowi juga berterima kasih kepada Kementerian Pertanian karena bekerja sama melakukan riset pangan dengan perguruan tinggi di Indonesia.

"Ini adalah kerja yang terintegrasi kerja bersama-sama kerja gotong royong bukan hanya milik kementerian saja," ucap Jokowi.

Jokowi kemudian mengungkapkan penghargaan itu diraih karena peningkatan produksi beras di Indonesia.

Dari tahun 2019 hingga 2021, Indonesia juga disebut konsisten memproduksi sebanyak 31,3 juta ton beras.

"Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB) dilihat oleh IRRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real, dan penghitungan oleh BPS stok kita di lapangan jumlahnya juga di akhir bulan April 2022 tertinggi yaitu 10,2 juta ton," jelas Jokowi.

Data itulah, kata Jokowi, yang membuat Indonesia mendapat penghargaan sistem ketahanan pangan yg baik dan sudah swasembada pangan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/14/13244791/ri-terima-penghargaan-swasembada-beras-jokowi-berterima-kasih-pada-petani

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke