Mahfud Pastikan Pemerintah Bakal Cairkan Dana Pemilu Asal Rasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, pemerintah akan mencairkan dana Pemilu 2024 asal rasional.

Hal itu disampaikan Mahfud saat rapat bersama Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

"Berapa pun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati," kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (5/8/2022).

Mahfud menegaskan bahwa proses Pemilu tidak akan terganggu atau pun terhenti hanya karena pembiayaan tidak lancar.

Untuk itu, Mahfud memastikan semua biaya akan disediakan oleh pemerintah.

"Tadi saya hadirkan Kementerian Keuangan yakni Dirjen Anggaran, sudah menjamin sejauh prosedurnya sudah dipenuhi, ada pembaharuan atau revisi DIPA, dan sebagainya, pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran itu," ujar Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud mengatakan, pengajuan anggaran yang sifanya tidak pokok, misalnya pembangunan kantor, kenaikan honor, dan kenaikan jumlah panitia pemungutan suara (PPS) masih akan didiskusikan lebih lanjut.

Ia juga memastikan hingga kini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak adanya anggaran.

“Itu belum ada. Semuanya berjalan. Karena anggaran rutinnya kan ada. Ini anggaran Pemilu dalam arti nanti pemungutan suara yang perlu dipersiapkan dari sekarang," imbuh Mahfud.

Dari kebutuhan dana tahapan maupun nontahapan Rp 8,06 triliun pada 2022, KPU baru menerima dana dari pemerintah sebesar 54 persen atau setara Rp 3,69 triliun, yang dicairkan 2 kali yaitu Rp 2,45 triliun dan Rp 1,29 triliun.

Khusus anggaran gaji yang dimasukkan dalam pos anggaran dukungan nontahapan pemilu, kebutuhan KPU untuk gaji di tahun 2022 mencapai Rp 1,79 triliun.

Sementara itu, Kementerian Keuangan baru mencairkan Rp 1,42 triliun atau 79,61 persen, sehingga masih terdapat kekurangan Rp 365,1 miliar.

Di lain pihak, KPU segera tiba pada proses verifikasi faktual keanggotaan dan kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu 2024, yang melibatkan verifikator di daerah-daerah.