Salin Artikel

9 Negara Larang Ekspor Gandum, Jokowi Perintahkan Segera Kembangkan Bahan Pangan Penggantinya

Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selepas mengikuti rapat terbatas (ratas) soal gandum dan sorgum yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Kamis (4/8/2022).

"Kita monitor ada sembilan negara melakukan pelarangan gandum yaitu Kazakhstan itu sampai 30 September, Kirgistan, India sampai 31 Desember. Juga Afghanistan, Aljazair, Kosovo, Serbia, dan Ukraina," ujar Airlangga memberikan contoh sejumlah negara yang melarang ekspor gandum.

"Oleh karena itu, berdasarkan arahan Bapak Presiden seluruhnya perlu dipersiapkan agar kita punya substitusi dan diversifikasi dari produk tersebut," kata dia.

Merujuk perintah itu, Airlangga menyatakan, pemerintah harus segera mengembangkan tanaman pengganti ataupun substitusi dari gandum.

"Indonesia tentu punya beberapa alternatif selain sorgum, itu bisa juga dari tanaman sagu dan singkong," kata dia.

Airlangga menyebut, dalam ratas, Presiden Jowi juga meminta penanaman sorgum diprioritaskan di Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Presiden, kata dia, menyampaikan bahwa realisasi pengembangan sorgum saat ini masih mencukupi dari sisi luas lahan.

Hingga Juni 2022, total luas lahan yang ditanami sorgum sekitar 4.354 hektare dan tersebar di enam provinsi.

Adapun produksi sorgum yang dihasilkan sebanyak 15.243 ton atau rata-rata produktivitas 3,63 ton per hektare.

Melihat perkembangan budidaya sorgum ini, kata Airlangya, Presiden Jokowi meminta agar dibuatkan roadmap atau peta jalan penanaman sampai 2024.

"Kami laporkan bahwa target dari musim sasaran tanam di 2022 adalah 15.000 hektare dan ini tentu ada pengembangan sebesar 100.000 hektare," ujar dia.

"Dan di 2023 dipersiapkan lahan sejumlah 115.000 hektare dan pada 2024 sebesar 154.000 hektare dan tentu luasan tersebut akan terus dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian dan juga Kementerian LHK," kata Airlangga.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/04/18100141/9-negara-larang-ekspor-gandum-jokowi-perintahkan-segera-kembangkan-bahan

Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke