Titik Terang Ribuan Kilogram Beras Bansos yang Dikubur di Depok

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan temuan bantuan sosial (bansos) rusak yang dikubur di Depok, Jawa Barat, disebut mulai menemui titik terang.

Aparat kepolisian yang diterjukan ke lapangan mendapati 3.675 kilogram beras di dalam 289 karung yang dikubur, berdasarkan laporan berita acara. Dalam berita acara yang sama, disebutkan bahwa terdapat 139 keluarga yang menerima manfaat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menuturkan, bansos yang dikubur merupakan bansos rusak akibat hujan. Bansos itu dikubur sekitar medio November 2021 pada saat kepemimpinan Kementerian Sosial sudah di bawah kendali Tri Rismaharini.

"Diketahui bahwa pihak JNE mengubur atau memendam beras tersebut tanggal 5 November 2021," kata Ramadhan, Selasa (2/8/2022).

Terpisah, Risma mengaku tidak mengetahui secara pasti ihwal temuan bansos rusak yang dikubur di Depok itu. Oleh karenanya, ia mengambil langkah dengan membentuk tim khusus guna mengusut persoalan ini.

"Jadi setelah kasus itu mencuat, saya menugaskan tim kami yang dipimpin oleh Kepala Inspektor kemudian dengan beberapa anggota serta dari dirjen yang menangani bantuan," kata Risma di Kantor Kemensos.

Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bantuan itu rusak akibat kehujanan pada saat proses pengiriman dilakukan.

"Pak Menko menyampaikan itu bahwa saat itu pengiriman bantuan beras itu dilakukan oleh Bulog. Nah, kemudian di perjalanan itu pengiriman bantuan itu barangnya kehujanan," papar Risma masih di lokasi yang sama.

Kerusakan Bansos tersebut akhirnya ditanggung oleh pihak ekspedisi yaitu JNE.

Risma juga sudah memastikan penggantian Bansos yang rusak dan dikubur di Depok sudah terlaksana.

"Sudah ada keterangan bahwa memang diganti oleh penerima jasa transporternya beras itu," ucap Risma.

Sementara itu, VP of Marketing PT JNE Eri Palgunadi mengatakan, JNE dalam proses pembagian bansos Presiden bertugas untuk melakukan distribusi ke masyarakat.

Dia bilang, penimbunan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia memastikan pihaknya selalu menjalankan standard operating procedure perusahaan dengan sebaik mungkin.

"Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan, karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dari kedua belah pihak," ujar Eri dalam keterangan tertulis, Minggu (31/7/2022).

Eri mengatakan, perusahaan siap mengikuti proses hukum jika diperlukan. 

Belum tentu milik Kemensos

Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar mengatakan, temuan Bansos yang dikubur di Depok belum tentu milik Kemensos.

Kemungkinan tersebut didapat setelah melakukan verifikasi lapangan pada Senin (1/8/2022) dan mencocokan data terhadap program bantuan yang diluncurkan Kemensos.

Dadang menyebut saat verifikasi lapangan, Kemensos menemukan sejumlah bahan pokok yang dikubur, termasuk bau telur busuk yang menyertai.

Kejanggalan juga terlihat dari kemasan kantung beras yang berukuran 5 kilogram dan 20 kilogram.

Setelah dicocokan, program Bansos yang terkait dengan ukuran kantung harusnya memiliki label "Bantuan Presiden melalui Kemensos", sedangkan di lapangan kantung beras tidak terlihat label tersebut.

Dadang juga melakukan verifikasi ke pihak Bulog. Pihak Bulog menyebut bantuan yang mereka salurkan bukan hanya dari Kemensos, tetapi juga Bansos dari pemerintah daerah setempat.

Ditambah bantuan dari Kemensos tidak menyertakan bahan pokok selain beras.

"Penjelasannya dari pihak Bulog, bahwa bantuan ini bukan hanya dari Kemensos. Ada juga dari Pemda pun melakukan pemberian bantuan yang sejenis ada gula, ada telur. Kalau Kemensos sendiri tidak ada telur tidak ada tepung, tapi di lapangan kondisinya itu bau busuk, bau telur dan segala macam," papar Dadang.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengaku, cukup memahami apabila Kemensos tidak mengetahui soal penyaluran paket bantuan.

Sebab, pada prinsipnya Kemensos hanya mengetahui bahwa bantuan itu sudah sampai ke sasaran, sementara penyaluran menjadi tugas Bulog selaku penanggung jawab.

"Itu kan tanggung jawab kita yang tahu. Prinsipnya adalah Kemensos berikan data penerima. Kemensos tahunya sampai ke penerima-penerima itu. Karena kita penugasannya kan memang untuk menyiapkan barangnya sampai pada sasarannya," ujar Buwas.

Dalam pengiriman bantuan, ia menambahkan, Bulog bekerja sama dengan PT DNR dan PT Pos Indonesia. Buwas tak mempersoalkan bila dalam kerja sama itu, PT DNR maupun PT Pos Indonesia melakukan kerja sama dengan pihak ekspedisi lain, seperti JNE.

"Mau dilaksanakan oleh Gojek (atau JNE) ya boleh-boleh saja. Yang penting sampai kepada sasaran dong," kata Buwas kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

"Tapi kan penanggung jawab kepada yang men-sub-kan itu. Kita kontraknya pada si A, nah sudah dia tanggung jawab pada kontrak itu," tambahnya.

Meski demikian, Buwas mendukung pengusutan yang kini tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Menurutnya, bila ada indikasi perkara korupsi di dalamnya, hal itu harus diusut.

"Kalau ditemukan di kemudian hari ada penyimpangan, ya bagus lah. Ya harus ditindak. Kalau itu pidana, dipidanakan," ucapnya.

Di sisi lain, Risma berharap, tim yang dibentuk nantinya bisa mengungkap fakta kapan peristiwa penguburan itu terjadi dan program Bansos mana yang dilakukan penguburan.

"Sebetulnya saat ini sudah mulai ada titik terang hasilnya, cuma kita belum berani menginformasikan kejadian yang terjadi di Depok itu seperti apa," kata Risma.