Sepak Terjang Surya Darmadi di Antara 2 Perkara Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampai saat ini tercatat ada 2 kasus korupsi yang membeli pengusaha sawit Surya Darmadi.

Pemilik pemilik PT Duta Palma Group atau Darmex Agro Group itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh 2 lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Agung.

Meski kasusnya berbeda, perkara korupsi yang disangkakan kepada Surya masih seputar lahan perkebunan sawit.

Suap revisi alih fungsi hutan

Pada 2014, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung dan mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Saat itu Gulat tertangkap membawa uang suap Rp 3 miliar untuk Annas.

Tujuan suap itu adalah supaya Annas mengajukan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Dalam pemeriksaan terungkap uang suap untuk Annas itu diberikan oleh Surya Darmadi atau juga kerap disapa Apeng.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah menjatuhkan vonis kepada Annas dan Gulat dalam perkara itu.

KPK sempat memeriksa Surya dalam perkara itu. Bahkan lembaga antirasuah itu juga pernah mengajukan pencegahan kepada Imigrasi supaya Surya tidak bisa bepergian sejak 5 November 2014.

KPK kemudian menetapkan Surya sebagai tersangka dalam kasus itu.

Selain Surya, KPK juga menetapkan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta serta korporasi PT Palma Satu sebagai tersangka dalam kasus itu.

Akan tetapi, Surya diduga kabur ke Singapura untuk menghindari proses hukum. Alhasil, KPK menetapkan Surya Darmadi sebagai buronan sejak 9 Agustus 2019.

Korupsi penyerobotan lahan

Surya juga diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas seluas 37.095 hektar di wilayah Riau oleh PT Duta Palma Group.

"SD selaku Pemilik PT. Duta Palma Group, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-44/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-40/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Senin (1/8/2022).

Dalam perkara itu, kata Ketut Sumedana, Surya Darmadi juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Terkait perkara dugaan korupsi penyerobotan lahan itu, Kejagung turut menetapkan mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman.

Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-25/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 jo. TAP-39/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022.

Dalam perkara dugaan korupsi, Raja dan Surya dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Surya juga disangkakan melanggar Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan TPPU.

Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, Raja Thamsir Rachman pernah secara melawan hukum menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar kepada 5 perusahaan milik PT Duta Palma Group.

Kelima perusahaan yang dimaksudkannya itu yakni PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani.

Burhanuddin menyebutkan, Surya Darmadi mempergunakan izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional.

Bahkan, PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU serta tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20 persen dari total luas areal kebun yang dikelola, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.

"Telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara," kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan, kerugian yang dialami negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan Surya Darmadi dan Raja Thamsir Rachman diperkirakan mencapai Rp 78 triliun.

Kerja sama

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaganya akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mencari keberadaan Surya Darmadi.

Menurut informasi, Surya diperkirakan berada di Singapura.

"Tentu nanti ada kerja sama bagaimana kita terus berkoordinasi dengan pencarian DPO ini," kata Ali saat ditemui awak media, Senin (1/8/2022).

Ali mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan mendukung langkah Kejagung menetapkan Suryadi sebagai tersangka dalam perkara yang berbeda.

"Kalau informasi dari Kejagung yang disampaikan kan yang bersangkutan berada di luar negeri, tentu ini nanti kami akan bicarakan lebih lanjut," kata Ali.

Ali menyatakan, pihaknya memperlakukan semua nama yang terdapat di dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan sama.

KPK juga akan membicarakan lebih lanjut mengenai apakah Surya Darmadi akan diproses di perkara Kejagung atau KPK setelah berhasil ditangkap.

"Teknisnya apakah kejaksaan duluan atau KPK duluan, kami akan komunikasikan," tutur Ali.

(Penulis : Rahel Narda Chaterine, Syakirun Ni'am | Editor : Icha Rastika, Bagus Santosa, Dani Prabowo)