KPU Buka-bukaan, Pemerintah Belum Cairkan 54 Persen Dana Persiapan Pemilu Tahun Ini

Hingga sekarang, pemerintah belum mencairkan 54,13 persen usulan anggaran 2022 untuk KPU yang sebetulnya sudah disepakati dengan DPR RI dan dibahas dengan Kementerian Keuangan.

"KPU telah mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8.061.085 734.000 (Rp 8,06 triliun). Dalam DIPA (daftar isian prioritas anggaran) KPU Tahun 2022, telah teralokasi anggaran sebesar Rp 2.452.965 803.000 (Rp 2,4 triliun), sehingga KPU mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp 5.608 119.931.000 (Rp 5,6 triliun)," ujar Hasyim dalam jumpa pers, Jumat (29/7/2022).

"Hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan KPU, pada tanggal 26 Juli 2022 melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-336/AG/AG 5/2022, tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp 1.245.036.027.000 (Rp 1,2 triliun)," lanjutnya.

Ini berarti, KPU baru menerima Rp 3.698.001.830.000 (Rp 3,69 triliun) untuk tahun 2022 atau baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan.

Masih ada sekitar Rp 4,36 triliun yang masih belum dicairkan kepada KPU.

Padahal, KPU membutuhkan anggaran untuk menempuh berbagai tahapan pemilu yang sebenarnya sudah mulai berlangsung pada tahun ini.

"Pada tahun 2022, KPU menyelenggarakan 4 tahapan Pemilu 2024 dan 3 tahapan persiapan," kata Hasyim.

Tahapan yang diselenggarakan tahun 2022 yaitu, pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Kedua, tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu.

Ketiga, tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan

Keempat, pencalonan anggota DPD.

"Selain tahapan tersebut, pada tahun 2022 dilaksanakan persiapan tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu. Pada tahun 2022, KPU juga melaksanakan sosialisasi, seleksi badan ad hoc, dan pengembangan teknologi informasi," jelas Hasyim.

Hasyim menyatakan bahwa persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak optimal karena macetnya pencairan dana ini.

"Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen," ujar Hasyim memberi contoh.

KPU kini mau tak mau melakukan optimalisasi anggaran pada tahapan-tahapan yang telah disetujui dalam tambahan anggaran, walaupun pemenuhan kebutuhan anggaran tidak maksimal.

"KPU berharap Kementerian Keuangan dapat menyetujui proses revisi anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah direncanakan oleh KPU dan disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi," jelas Hasyim.