Salin Artikel

Khofifah Dinilai Punya Latar Belakang Politik Lebih Kuat ketimbang Muhaimin Iskandar

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi mengatakan, Khofifah dapat menjadi figur pilihan PKB untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) dalam koalisi dengan Partai Gerindra.

“Pengalaman Khofifah yang pernah menjadi kepala BKKBN, menteri sosial, dan gubernur dengan populasi terpadat di Tanah Air menjadi bukti penguasaan teritorial politik Khofifah,” tutur Ari pada Kompas.com, Kamis (28/7/2022).

Ari berpandangan, PKB mesti memikirkan kembali jika bersikeras untuk mengusung Cak Imin sebagai cawapres mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

Pasalnya, lanjut dia, hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei menunjukan elektabilitasnya rendah.

“Akan sulit bertarung di Pilpres 2024 andai Nasdem-Demokrat dan PKS menyodorkan Anies Baswedan-AHY (Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” sebutnya.

“Dan KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) serta PDI Perjuangan menyodorkan pasangan Ganjar Pranowo dan nama yang seksi di pentas publik,” jelas dia.

Ari menyarankan, PKB bisa menempuh jalur konvensi untuk mencari figur yang bakal diusungnya.

Langkah untuk mendukung Cak Imin tetap bisa dilakukan, jika hasil konvensi menjatuhkan pilihan padanya.

“Kalaupun dalam konvensi PKB nantinya muncul kembali nama Cak Imin, mau tidak mau harus ada perubahan strategi komunikasi khusus untuk Cak Imin agar bisa menambah daya pikat koalisi Gerindra-PKB,” tandasnya.

Diketahui, Partai Gerindra kian mantap menjalin koalisi dengan PKB.

Hal itu terlihat dari Rapimnas Gerindra yang sejatinya direncanakan berlangsung 30 Juli kemudian digeser 13 Agustus bersamaan dengan deklarasi koalisi dengan PKB.

Agenda utama Rapimnas tersebut adalah deklarasi Prabowo Subianto sebagai capres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Adapun hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei menunjukkan elektabilitas Prabowo sebagai capres berada di tiga besar, bersaing dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/28/12242621/khofifah-dinilai-punya-latar-belakang-politik-lebih-kuat-ketimbang-muhaimin

Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke