Salin Artikel

Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Tak Ada Pembahasan Politik Saat Bertemu Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa (26/7/2022) kemarin tidak membahas soal politik.

Ma'ruf mengungkapkan, sebagai wapres, ia pun bersikap netral dalam menghadapi dinamika politik jelang Pemilihan Presiden 2024.

"Pak Anies sebagai gubernur DKI ngundang saya itu undangan biasa, enggak ada urusan-urusan politik, enggak ada. Wapres apalagi, netral saja," kata Ma'ruf dalam keterangan video, Rabu (27/7/2022).

Menurut Ma'ruf, dirinya sudah sering menerima undangan pernikahan dari banyak pejabat, bukan hanya Anies yang hendak menikahkan putrinya.

"Kalau kemarin Pak Anies itu kan ngundang saya dia mantu, karena mantu ya sudah namanya kalau undangan kan kita kalau ada waktu ya kita harus," kata Ma'ruf.

Diberitakan sebelumnya, Anies menemui Ma'ruf di kediaman resmi wakil presiden pada Selasa kemarin untuk menyerahkan undangan pernikahan putri sulungnya.

"Anies Baswedan sebagai gubernur datang ke sini agendanya sederhana, ingin menyampaikan undangan," kata Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi dalam keterangan pers, Selasa.

"Bahwa anak beliau itu ada empat, yang pertama perempuan, yang tiga itu semuanya laki-laki, dan ini rupanya dia bercerita mengenai anaknnya yang akan menikah," ujar Masduki.

Masduki menuturkan, pertemuan antara Anies dan Ma'ruf berlangsung sangat cair.

Di satu sisi, Anies banyak bercerita mengenai anaknya, begitu pula Ma'ruf yang bercerita bahwa ia sudah punya banyak cucu.

Ma'ruf, kata Masduki, juga bercerita mengenai pengalaman menjalankan ibadah haji di Arab Saudi pada beberapa minggu yang lalu.

"Jadi suasananya sangat human interest, tidak ada pembicaraan mengenai hal-hal yang lain," kata Masduki.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/27/18364051/wapres-maruf-amin-tegaskan-tak-ada-pembahasan-politik-saat-bertemu-anies

Terkini Lainnya

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke