Gelar Tabur Bunga Kenang Kudatuli, PDI-P Minta Peristiwa Tersebut Diusut Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggelar tabur bunga untuk memperingati peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal dengan "Kudatuli" di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2022) pagi.

Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning.

Mewakili PDI-P, Ribka mengatakan bahwa partainya menginginkan aparat penegak hukum mengusut kasus Kudatuli dengan menangkap aktor-aktor intektualnya.

Saat peristiwa itu terjadi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mendapat dukungan masyarakat untuk melawan kekuatan Orde Baru.

"Kita juga sudah ke Komnas HAM. Kita minta jangan hanya bawahan pelaksana saja yang ditangkap, tetapi aktor intelektualnya, apa pun pangkatnya," kata Ribka dalam keterangannya, Rabu.

"Mereka semua masih berkeliaran tanpa proses hukum. Maka, hari ini kita tabur bunga sama Pak Sekjen," sambungnya.

Sementara itu, Hasto mengatakan bahwa PDI-P tidak pernah melupakan peristiwa Kudatuli.

Dalam hal ini, ia pun menyinggung sejumlah peristiwa, seperti yang terjadi di era peralihan Orde Lama yang dipimpin Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno ke Orde Baru yang dipimpin Presiden Kedua RI Soeharto.

"Kita tahu peristiwa 1965 mengubah sejarah kita, dan sampai sekarang sisi gelap 1965 masih saja terjadi. Di mana rakyat Indonesia karena intervensi kekuatan Neo kolonialisme dan imprealisme yang kemudian melengserkan Bung Karno dengan segala cara," jelasnya.

Kemudian, Hasto memaparkan peristiwa Kudatuli, yang menurutnya adalah intervensi kekuasaan dalam peristiwa Kongres PDI pada tahun tersebut.

Sebelum Kongres dibubarkan, lanjutnya, Megawati mengambil momentum dan mengatakan secara de facto sebagai ketua umum PDI.

"Itu lah cikal bakal perlawanan kekuatan arus bawah, karena pada sampai detik ini akibat proses intervensi Orde Baru adalah tradisi perlawanan," urai Hasto.

"Pada akhirnya, puncaknya dilakukan suatu rekayasan politik secara paksa. Ibu Mega sebagai ketua umum yang sah pada tanggal 27 Juli 1996 melihat bagaimana kantor partai ini diserang secara brutal dan kemudian timbul korban jiwa," ujar Hasto.

"Dan itu titik yang sangat gelap dalam demokrasi kita bagaimana pemerintahan menyerang parpol yang sebenarnya sah di mata hukum dan di mata rakyat," tambahnya.

Dia melanjutkan, PDI-P terus menuntut agar kebenaran hukum ditegakkan atas peristiwa 27 Juli.

Ia pun mengaitkan soal esensi keadilan yang harus ditegakkan dalam mengusut kasus Kudatuli.

"Esensinya yang paling berkeadilan, menghukum siapapun yang telah melakukan suatu skenario yang telah menciptakan tragedi kemanusiaan yang begitu kelam dalam sejarah demokrasi kita," ujarnya.

Diketahui bersama, peristiwa Kudatuli hingga kini menyisakan misteri sekaligus membentuk Megawati Soekarnoputri yang dikenal saat ini.

Hari itu, kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diambil alih paksa lewat pertumpahan darah. Suasana di Jalan Diponegoro, Jakarta, begitu mencekam.

Peristiwa Kudatuli bahkan disebut sebagai salah satu peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi, terutama terkait dualisme partai politik di Indonesia.

Komnas HAM menyimpulkan 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, 23 hilang, dan 136 ditahan akibat peristiwa itu.