Diantar Irwasum, Tim Forensik Polri Penuhi Panggilan Komnas HAM Terkait kasus Brigadir J

Tampak Inspektur Pengawas Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryoto dalam rombongan Polri. 

Agung mengatakan, tim forensik datang secara lengkap.

"Tim lengkap ya, tentu yang melaksanakan otopsi, tentu sudah sering ketika seperti ini maka tim akan menyampaikan sesuai kompetensinya," kata Agung kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin siang.

Pantauan Kompas.com, selain Agung, hadir pula Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Karopenmas Polri Brigjen Andra Ramadhan, dan Kepala Pusdokkes Polri Asep Hendradiana sebagai pemimpin tim autopsi.

"Saya tentu mendapatkan arahan Bapak Kapolri bahwa penyidikan ini transparan, maka saya hadir di sini dan saya hanya mengantar tim kedokteran forensik kami dan saya tidak ikut di sana. Biar yang menanyakan teman-teman Komnas HAM," jelas Agung.

Sebelumnya, komisioner bidang pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam, mengeklaim bahwa pihaknya telah mengantongi data-data jenis luka, penyebab luka, dan waktu luka yang dialami oleh Brigadir J sejak Kamis (21/7/2022).

"Itu semua kami lakukan dengan dokter forensik. Jadi beberapa hari terakhir kami mendalami soal luka soal background dan sebagainya, kemarin hari Kamis kami uji dengan ahli," papar Anam.

"Hasilnya adalah catatan-catatan penting yang didapatkan oleh tim di kami yang itu nanti akan kami pakai dan kami gunakan untuk salah satu bahan utama bertemu dengan (dokter forensik Brigadir J) dalam konteks permintaan keterangan," sambungnya.

Pemanggilan dokter yang melakukan otopsi Brigadir J disebut menjadi salah satu kunci bagi Komnas HAM melakukan pendalaman.

Sementara itu, saat ini sudah disepakati oleh pihak keluarga dan kepolisian bahwa jenazah Brigadir J akan diotopsi ulang.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengatakan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J penting untuk dilakukan.

Bambang menilai Polri sudah salah sejak awal dalam menangani kematian Brigadir J saat Polri tidak membeberkan hasil otopsi Brigadir J ke publik.

"Kesalahan kepolisian di awal, tidak membuka fakta-fakta terkait otopsi ini dengan jelas," tuturnya.

Bambang menyebutkan, saat merilis kasus tewasnya Brigadir J, Polri hanya menyampaikan narasi tanpa bukti otentik.

Sehingga, hal tersebut justru menimbulkan kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh publik.

Di sisi lain, Bambang juga mendorong Polri agar membuka rekaman kamera Closed-Circuit Television (CCTV) yang disebut sudah ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) penembakan.