Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Diprotes, Jokowi: Silakan ke Pulau Rinca, Komodonya Sama

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mempersilakan masyarakat yang protes dengan kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo, untuk berkunjung ke Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebab, masyarakat juga dapat menyaksikan komodo di pulau tersebut. Menurut Jokowi, komodo tidak hanya hidup di Pulau Komodo, tetapi juga di Pulau Rinca. 

Tarif tiket masuk pulau itu pun tidak dinaikkan oleh pemerintah.

"Komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo itu komodonya juga sama, wajahnya juga sama. Jadi kalau mau liat komodo silahkan ke Pulau Rinca, di sini ada komodo. Mengenai bayarnya berapa, tetap," kata Jokowi di Pulau Rinca, Kamis (21/7/2022), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Ia menuturkan, kawasan Labuan Bajo beruntung karena komodo tidak hanya hidup di satu pulau, tetapi di tiga pulau yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.

Ia menyebutkan, pemerintah telah sepakat bahwa Pulau Komodo dan Pulau Padar akan difokuskan untuk kegiatan konservasi, sedangkan kegiatan wisata dilakukan di Pulau Rinca.

Ia memastikan, masyarakat pun masih dapat berwisata ke Pulau Komodo untuk melihat komodo yang ada di sana, tetapi biaya yang dikeluarkan berbeda dengan yang ada di Pulau Rinca.

"Kalau mau 'Bapak saya pingin sekali Pak lihat yang di Pulau Komodo' silakan nggak apa-apa juga, tapi ada tarifnya yang berbeda," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo didasari oleh perlunya keseimbangan antara kepentingan konservasi dan ekonomi melalui turisme di Pulau Komodo.

Masyarakat lokal yang hidup di Pulau Komodo, menolak keras wacana Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menaikkan harga tiket masuk menjadi Rp 3,7 juta yang mulai diterapkan pada 1 Agustus 2022.

Sejumlah warga Pulau Komodo menggelar aksi di halaman Kantor Balai Taman Nasional Komodo, Senin (18/7/2022).

Salah satu warga Pulau Komodo, Iksan mengatakan, sebelum Balai Taman Nasional Komodo mengelola kawasan wisata khusus itu, masyarakat lokal sudah menjaga wilayah itu sejak dulu.

Oleh karena itu, masyarakat Desa Komodo mengutuk keras wacana kenaikan harga tiket masuk. Sebab, harga tiket itu hanya bisa dijangkau masyarakat menengah ke atas.

"Kami mengutuk keras Pemprov NTT yang menyatakan terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di Pulau Komodo dan Padar, sehingga harus membatasi pengunjung menjadi 200.000 per tahunnya. Kebijakan tersebut sangat merugikan ekonomi masyarakat Komodo yang notabene 90 persen adalah pelaku pariwisata," jelas Iksan saat berorasi di Halaman Kantor Balai Taman Nasional Komodo, Senin.