Salin Artikel

Pemerintah Minta Pemda Patungan untuk Revitalisasi TMII

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada sejumlah pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan proyek revitalisasi kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

"Saya sudah komunikasi dengan gubernur dan gubernur setuju," ujar Tito saat meninjau progres revitalisasi, Minggu (17/7/2022) kemarin.

Menurut hasil evaluasi tim internal Kementerian Dalam Negeri, saat ini di TMII terdapat 19 anjungan daerah dilaporkan rusak ringan dan 2 lainnya rusak berat.

Lalu, ada provinsi yang belum memiliki anjungan yaitu Kalimantan Utara dan 3 provinsi baru Papua.

Perbaikan beberapa anjungan akan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik melalui APBD maupun dana santunan sosial (CSR) perusahaan di masing-masing wilayah.

TMII direncanakan pemerintah sebagai menjadi salah satu tempat rangkaian acara KTT G20.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, proyek revitalisasi TMII akan selesai pada bulan ini.

"Juli akhir ini akan selesai," kata Pratikno dalam kesempatan yang sama.

Menurut Pratikno, perkembangan proyek revitalisasi TMII saat ini sudah mencapai 80 persen.

Kegiatan puncak Konferensi Tingkat Tinggi G20 akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang.

Kenangan Orde Baru

Proyek TMII pada awalnya dikenal dengan nama Miniatur Indonesia Indah.

Mendiang Ibu Negara Siti Hartinah Soeharto atau biasa disapa Ibu Tien adalah penggagas proyek itu.

Dia terinspirasi dari taman rekreasi Thai-in-Miniature di Thailand dan Disneyland di Amerika Serikat.

Proyek yang dimulai pada 1971 itu diperkirakan menelan biaya hingga Rp 10,5 miliar. Uang proyek itu dikumpulkan dari sumbangan dari kelompok swasta dan pemerintah daerah.

Di saat yang bersamaan muncul Gerakan Penghematan yang dimotori oleh sejumlah aktivis antara lain W.S. Rendra, Arief Budiman, H.J.C. Princen (Poncke), dan Mochtar Lubis.

Alasannya adalah proyek TMII dinilai sebagai pemborosan karena anggaran negara masih bisa digunakan untuk hal lain, seperti membangun universitas atau sekolah.

Apalagi saat itu menurut data Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Indonesia masih termasuk negara dengan upah yang rendah.

Skema pembiayaan juga dinilai ganjil karena pemerintah provinsi ikut menanggung 16 persen dari total biaya pembangunan.

Proyek TMII sempat berkali-kali didemo oleh kelompok aktivis dan mahasiswa. Beberapa dari mereka ditangkap aparat keamanan.

Meski begitu, proyek TMII tetap berjalan di tengah protes dan diresmikan pada 20 April 1975.

Rp 1,3 triliun

Dalam proyek revitalisasi TMII, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,13 triliun.

“Seluruh kegiatan konstruksi untuk renovasi kawasan TMII dimulai sejak Januari 2022 dan ditargetkan rampung pada September mendatang sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal pada perhelatan KTT G20,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya kementerian Diana Kusumastuti pada 24 Mei 2022.

Renovasi yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terhadap kawasan TMII meliputi beberapa jenis pekerjaan.

Mulai dari penataan area gerbang utama, dan renovasi joglo Sasono Utomo, Sasono Langgeng Budoyo, dan Sasono Adiguno yang saat ini progressnya mencapai 19,69 persen.

Kemudian, renovasi area museum yang meliputi Museum Theater Garuda, Museum Telkom, dan Museum Keong Mas yang saat ini progressnya mencapai 40,27 persen.

Dilakukan juga penataan lanskap pedestrian anjungan, viewing tower, Kaca Benggala, dan pembangunan community center yang fisiknya telah mencapai 39,60 persen.

Selanjutnya, penataan lanskap pulau-pulau di Danau Archipelago yang fisiknya telah mencapai 49,42 persen, penataan Outer Ring TMII yang meliputi penataan halte, area parkir, serta gedung pengelola, dan pembangunan gedung parkir bertingkat.

(Penulis Vitorio Mantalean, Isna Rifka Sri Rahayu | Editor Diamanty Meiliana, Erlangga Djumena)

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/18/05310051/pemerintah-minta-pemda-patungan-untuk-revitalisasi-tmii

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke