Salin Artikel

Soal Diplomasi "Gowes" PAN dan PDI-P, PPP: Itu Inklusivitas Politik, Tak Bahayakan Soliditas KIB

Adapun KIB merupakan koalisi yang terdiri dari PAN, Partai Golongan Karya (Golkar), dan PPP. Arsul menilai, komunikasi politik yang dilakukan Hasto dengan Eddy tidak membahayakan soliditas KIB.

“Bersepeda bareng Sekjen PDI-P dan PAN itu bagi kami di KIB malah dimaknai positif, tidak seperti pengamat yang cenderung berimajinasi bahwa langkah tersebut membahayakan soliditas KIB,” ujar Arsul kepada Kompas.com, Sabtu (16/7/2022).

Menurut Arsul, koalisinya justru mendorong setiap partai politik (parpol) yang tergabung di KIB untuk terus mengembangkan komunikasi politik dengan parpol lainnya sebagai bentuk keterbukaan.

Hal itu, ujar dia, perlu dilakukan untuk mempersiapkan KIB menghadapi pemilihan umum (pemilu) 2024, termasuk jika PDI-P mau bergabung.

“Jadi dalam konteks mengembangkan kemungkinan bergabungnya parpol lain, termasuk PDI-P ke KIB, maka kegiatan sepeda bareng seperti itu merupakan bagian dari inklusivitas politik KIB,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Raktat (MPR) itu.

Lebih lanjut, Arsul mengaku tidak khawatir jika pasangan calon presiden (capes) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung dalam pemilu mendatang juga dibahas oleh kedua sekjen tersebut.

Menurut dia, pembicaraan pasangan calon (paslon) itu dapat menjadi pertimbangan untuk dibicarakan lebih lanjut di dalam koalisi yang terdiri dari tiga partai itu.

“Jika kemudian dalam proses komunikasi tersebut terjadi pembicaraan soal paslon, maka itu juga akan menjadi masukan bagi KIB sebagai koalisi tiga parpol saat ini,” papar Arsul.

Sebagai informasi, Hasto Kristyanto dan Eddy Soeparno bersepeda bersama di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (15/7/2022).

Aksi gowes bersama ini sengaja dipilih keduanya agar pembahasan mengenai kerja sama kedua partai dapat dilakukan lebih santai. Namun, keduanya membantah bersepeda itu kental muatan politis.

Eddy menuturkan, perbincangannya bersama Hasto hanya mengenai Indonesia agar ke depan dapat disegani di dunia internasional, selain membahas situasi penanganan Covid-19.

Sementara, Hasto menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan soal pemilihan presiden di dalam kegiatan gowes santai itu. Sebab, perhelatan Pilpres 2024 masih cukup lama.

Kendati demikian, peluang kerja sama antarparpol masih tetap dapat dilakukan, terutama dalam hal peningkatan kualitas kader dan anggota legislatif.

"Kami menawarkan tidak bicara koalisi atau kerja sama parpol karena hal tersebut akan ada waktunya, namun yang penting bagaimana kerja sama meningkatkan kualitas kader seperti pelatihan bersama melalui Sekolah Partai," tutur Hasto, Jumat.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/16/19041801/soal-diplomasi-gowes-pan-dan-pdi-p-ppp-itu-inklusivitas-politik-tak

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke