DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI menggelar rapat pengambilan keputusan bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemasyarakatan.

Dalam rapat itu, pemerintah dan seluruh fraksi Komisi III DPR RI sepakat RUU Pemasyarakatan dibawa ke tingkat II atau pembicaraan untuk pengambilan keputusan paripurna.

Pengambilan keputusan itu diambil saat rapat kerja di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/7/2022).

Rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir. Sementara, perwakilan Kemenkumham dihadiri Wamenkumham Edward OS Hiariej.

Rapat pengambilan keputusan diawali dengan pembacaan pandangan seluruh mini fraksi terkait RUU Pemasyarakatan.

Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI pun menyetujui RUU Pemasyarakatan dibawa ke tahap selanjutnya.

Tak hanya itu, Edward juga memastikan pemerintah setuju terhadap RUU usulan DPR tersebut.

Selanjutnya, Adies menanyakan apakah RUU Pemasyarakatan bisa disepakati. Forum pun sepakat.

"Selanjutnya kami meminta persetujuan kepada Komisi III dan pemerintah. Apakah naskah RUU tentang Pemasyarakatan dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat yaitu tanggal 7 Juli 2022. Apakah dapat disetujui?" tanya Adies.

"Setuju," jawab para anggota.

Eddy, sapaan Edward mengungkapkan, naskah RUU itu tidak ada perubahan dan sudah selesai, sehingga tinggal dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna.

"Pimpinan dan anggota Komisi III yang mulia, tidak ada perubahan apapun terkait dengan RUU Pemasyarakatan dan selanjutnya akan kami serahkan untuk mendapatkan persetujuan tingkat kedua," kata Edward dalam rapat kerja (raker) di Komisi III DPR, Rabu (6/7/2022).

RUU Pemasyarakatan hampir disahkan pada 2019, namun ditunda karena masifnya penolakan dari masyarakat.

Saat itu, RUU Pemasyarakatan dianggap mempermudah pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, termasuk kasus korupsi.

Sebab, RUU Pemasyarakatan meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga aturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat kembali ke PP Nomor 32 Tahun 1999.

PP 99/2012 mengatur syarat rekomendasi dari aparat penegak hukum yang selama ini memberatkan pemberian pembebasan bersyarat bagi napi korupsi.

Sebelumnya, Edward juga mengaku pemerintah tidak mempersoalkan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dicabut oleh Mahkamah Agung (MA).

"Justru dengan putusan Mahkamah Agung terkait PP 99 itu memperkuat RUU yang ada ini," terang Edward dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR, Rabu (25/5/2022).