Salin Artikel

Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan "Handphone", Minyak Goreng Boleh

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat penerima manfaat dan pedagang di Pasar Peterongan, Semarang, Selasa (5/7/2022) siang.

Kepada para penerima manfaat, Jokowi berpesan agar bantuan yang diberikan tidak digunakan untuk membeli telepon genggam atau handphone, apalagi untuk membeli pulsa.

"Tidak boleh dibelikan handphone, jangan dibelikan handphone apalagi pulsa. Ini dipakai untuk tambahan modal kerja, kalau yang Rp 300.000 boleh dipakai untuk beli minyak goreng, sembako, silakan," kata Jokowi, dikutip dari siaran pers.

Bantuan yang diberikan oleh Jokowi berupa bantuan sembako senilai Rp 300.000, serta program keluarga harapan (PKH) senilai Rp 1,2 juta yang bisa digunakan untuk tambahan modal kerja.

Jokowi pun sempat berinteraksi dengan beberapa masyarakat penerima manfaat dan pedagang.

Salah satu pedagang penyandang disabilitas bernama Joko menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Jokowi.

"Sekarang ini saya sedang usaha buat risol mayo, salad buah, kacang telor, dan juga brambang goreng. Harapannya dengan bantuan ini usaha saya bisa makin berkembang dan maju dan saya ingin menunjukkan bahwa kaum disabilitas bisa maju," kata Joko.

Selain membagikan bantuan, Jokowi yang didampingi Ibu Iriana Jokowi juga menunjau harga dan ketersediaan sejumlah bahan pokok di pasar tersebut, seperti cabai merah, minyak goreng, dan beras.

“Sudah satu minggu, ini beras Rp 10.000 (per kilogram), yang mahal cabai Rp 80.000 (per kilogram), cabai rawit merah,” kata seorang pedagang, Amini, kepada Jokowi.

Jokowi pun menyampaikan bahwa kondisi harga kebutuhan pokok saat ini sudah membaik.

“Sudah bagus, sudah baik, semoga harganya turun lagi, ini sudah stabil,” ucap wali kota Solo tersebut.

Adapun Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala Pasar Peterongan Supana saat mengunjungi pasar tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/16095561/bagikan-bansos-di-semarang-jokowi-jangan-dibelikan-handphone-minyak-goreng

Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke