Salin Artikel

Pergeseran Paradigma Ancaman Mengharuskan Doktrin TNI AD "Kartika Eka Paksi" Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Munculnya pergeseran paradigma ancaman dan keamanan membuat TNI Angkatan Darat menyadari akan pentingnya memperbaiki doktrin Kartika Eka Paksi.

Terlebih, kecamuk pergeseran paradigma ancaman dan keamanan tersebut tidak serta-merta hanya terjadi di ruang lingkup nasional, melainkan juga secara global maupun regional.

Dalam Seminar TNI AD VI Tahun 2022 di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung, Jawa Barat, Senin (27/6/2022), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyoroti perlunya TNI AD merevisi doktrin tersebut.

“TNI AD perlu melakukan revisi doktrin Kartika Eka Paksi yang didasari dengan pertimbangan adanya pergeseran paradigma global, regional maupun nasional,” kata Dudung dalam keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad).

“Yang berdampak pada terjadinya pergeseran paradigma ancaman dan keamanan akibat dari kemajuan pengetahuan dan teknologi teraktual,” sambung Dudung.

Dalam pengertian umumnya, doktrin Kartika Eka Paksi merupakan doktrin tertinggi di lingkungan TNI AD yang menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan di bidang pembinaan postur TNI AD.

Hal ini bertujuan agar dapat digunakan dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Penyusunan doktrin ini merujuk pada doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma. Doktrin Kartika Eka Paksi juga menjadi pedoman dalam penyusunan doktrin turunan di bawahnya.

Selain itu, doktrin Kartika Eka Paksi merupakan doktrin yang berada pada strata strategis yang menjadi pedoman bagi doktrin pada strata operasional dan taktis di lingkungan TNI AD.

Dinamis dan fleksibel

Dudung menyatakan, doktrin Kartika Eka Paksi pada dasarnya bersifat dinamis dan fleksibel.

Karena sifat tersebut, penerapan doktrin ini pun perlu terus dievaluasi.

Menurutnya, evaluasi ini bertujuan supaya doktrin Kartika Eka Paksi bisa adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

“Sehingga ajarannya selalu dapat disesuaikan, tanpa kehilangan kekhasannya sebagai ciri utama kekuatan matra darat,” kata Dudung.

Kompleksitas perang

Di samping itu, Dudung menyampaikan bahwa perang saat ini sangat kompleks.

Perang saat ini diperankan berbagai aktor yang terlibat di dalamnya dan telah mengubah militer dalam operasinya.

Perkembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang semakin modern juga menambah kompleksitas dalam perang itu sendiri.

“Sehingga perlu adanya perubahan yang mendasar dari doktrin operasi militer saat ini,” ujar Dudung.

Tepat

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan, pemutakhiran doktrin operasi militer TNI AD adalah sesuatu yang tepat dan dibutuhkan guna menyesuaikan perkembangan strategis yang sangat cepat.

Ia juga menggarisbawahi bahwa relevansi sistem pertahanan Indonesia yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dalam perkembangan situasi strategis saat ini.

“Kita harus banyak belajar dari perang yang terjadi di Ukraina, bahwa konsep total people’s war diterapkan di sana,” imbuh Prabowo.

Prabowo juga menekankan pentingnya kesiapan pertahanan teritorial. Menurut Prabowo, kesiapan pertahanan teritorial menjadi tulang punggung pertahanan negara di tengah upaya mengejar teknologi tinggi.

“Kita mengejar teknologi tinggi, tapi tulang punggung pertahanan kita, ya teritorial. Kita harus percaya pada pertahanan teritorial,” ujar Prabowo.

Prabowo mengimbau prajurit TNI AD agar senantiasa menyiapkan diri dengan turut pula mempelajari situasi terkini di dalam negeri dan dunia.

“Tugas tentara adalah siap untuk perang dan kita tidak bisa buang waktu. Kita mengejar,” tegas Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/09562131/pergeseran-paradigma-ancaman-mengharuskan-doktrin-tni-ad-kartika-eka-paksi

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke