Salin Artikel

Perseteruan Cak Imin Vs Yenny Wahid dan Luka Lama Konflik PKB...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar kembali berseteru dengan putri kedua Gus Dur, Zaanuba Arifah Chafsoh atau akrab disapa Yenny Wahid.

Keduanya saling serang soal kepemilikan PKB, elektabilitas menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, hingga ketegangan PKB dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Ribut-ribut keduanya mau tak mau membuka luka lama konflik antara keponakan dengan putri presiden ke-4 RI itu.

Awal mula

Kegaduhan ini bermula dari pernyataan Yenny yang menyebut bahwa dirinya tidak lagi menjadi bagian dari PKB yang kini dipimpin oleh Muhaimin. Yenny mengatakan, dirinya bagian dari PKB Gus Dur.

"Saya PKB Gus Dur, bukan PKB Cak Imin," kata Yenny usai menghadiri acara di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (22/6/2022), seperti dikutip Kompas TV, Kamis (23/6/2022).

Tak hanya itu, Yenny juga menyinggung minimnya elektabilitas Muhaimin. Dia bilang, politisi yang elektabilitasnya rendah hendaknya tak memaksakan diri untuk maju pada Pemilu Presiden 2024.

"Kita mengimbau politisi yang surveinya enggak terlalu ngangkat enggak usah terlalu ngotot (maju pada pilpres)," ujarnya.

Terakhir, Yenny juga menyinggung ketegangan hubungan Muhaimin dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf. Dia bilang, seharusnya pimpinan PKB tak boleh berseberangan dengan warga Nahdliyin. 

"Saya rasa yang paling utama, Ketua Umum PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU, kasihan umat di bawah," katanya.

Cak Imin berang

Mendengar pernyataan Yenny itu, Muhaimin meradang. Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut melakukan serangan balik dan menyebut Yenny bukan bagian dari PKB.

"Yenny itu bukan PKB," kata Muhaimin melalui akun Twitter resminya, @cakimiNOW, Rabu (23/6/2022). Kompas.com telah diizinkan mengutip kicauan tersebut oleh Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid.

Tak hanya itu, Imin bahkan menyinggung partai yang pernah dibentuk Yenny yang kemudian tak lolos menjadi peserta pemilu.

Imin juga bilang, Yenny beberapa kali menyerang PKB meskipun tak berdampak apa-apa.

"Bikin partai sendiri aja gagal lolos. Beberapa kali pemilu nyerang PKB nggak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya," ucap Muhaimin.

"Jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, hidupin aja partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok," lanjutnya.

Luka lama

Perihal "PKB Gus Dur dan PKB Cak Imin" yang disinggung Yenny sedianya merupakan konflik lama di tubuh PKB yang melibatkan Gus Dur, Cak Imin, termasuk Yenny Wahid.

Keributan bermula pada tahun 2005, ketika Cak Imin terpilih menjadi Ketua Umum PKB yang baru melalui Muktamar. Sementara itu, Gus Dur ditetapkan menjadi Ketua Dewan Syura PKB.

Struktur ini sempat melahirkan dua kubu di tubuh PKB, yakni kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin.

Jelang Pemilu 2009 tepatnya Mei 2008, kubu masing-masing menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB). MLB ini menghasilkan struktur partai yang berbeda satu sama lain.

Singkat cerita, konflik dualisme partai ini dibawa ke pengadilan, bahkan hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). 18 Juli 2008, MA dalam putusan kasasi Nomor 441/kasus kasasi/Pdt/2008 memutuskan bahwa struktur kepengurusan PKB kembali ke hasil Muktamar Semarang 2005.

Artinya, posisi Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB diperkuat, sedangkan Gus Dur dikukuhkan sebagai Ketua Umum Dewan Syura.

Dua bulan sebelum putusan pengadilan itu terbit tepatnya 14 April 2008, Muhaimin memecat Yenny Wahid yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKB.

Kubu Cak Imin mengeklaim, pemecatan itu didasari atas laporan tim investigasi DPP PKB yang menyebut bahwa Yenny terbukti melakukan tindakan indisipliner serta perbuatan yang mengancam keutuhan partai.

Partai bentukan Yenny

Atas pemecatan itu, Yenny Wahid mengaku cuek. Namun, empat tahun pascakonflik, Yenny membentuk partai baru bernama Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB).

Partai tersebut dideklarasikan pada 12 Juli 2012. Yenny pun ditetapkan sebagai ketua umum.

Namun, jelang Pemilu 2014, partai pimpinan Yenny itu gagal lolos sebagai peserta pemilu.

Atas kegagalan tersebut, Yenny sempat melarang para kader partainya berpindah ke PKB.

Kejadian inilah yang belakangan disinggung Cak Imin sebagai partai gagal yang dibentuk Yenny.

Elektabilitas hingga ketegangan dengan PBNU

Hal lain yang disinggung Yenny adalah elektabilitas Muhaimin. Memang, menurut survei sejumlah lembaga, elektabilitas Cak Imin mentok di kisaran angka 1 persen.

Sementara itu, sedari lama Imin sudah gembar-gembor hendak maju di Pilpres 2024.

PKB bahkan sudah mewacanakan koalisi dengan sejumlah partai seperti Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun demikian, belakangan Cak Imin diterpa kabar kerenggangan dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Isu ini pula yang sempat disinggung Yenny.

Kerenggangan tersebut bermula dari pernyataan Yahya yang menyebut bahwa PBNU tak boleh jadi alat politik partai.

Menjawab hal itu, Muhaimin mengatakan bahwa pernyataan Yahya tak berpengaruh pada 13 juta pemilih loyal PKB.

Yahya sendiri sempat membantah bahwa hubungannya dengan PKB merenggang.

Dia memang meminta partai politik tak menggunakan NU sebagai senjata berkompetisi politik. Namun, Yahya menegaskan larangan tersebut berlaku untuk semua partai politik.

“Jadi NU itu seluruh bangsa dan ndak boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik. Karena kalau kita biarkan terus-terus begini, ini tidak sehat,” katanya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (23/5/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/24/06150071/perseteruan-cak-imin-vs-yenny-wahid-dan-luka-lama-konflik-pkb

Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke