Salin Artikel

Demokrat Akan Bawa Materi Pembekalan Antikorupsi dari KPK ke Diklat Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum (Bendum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Renville Antonio menyatakan bakal menindaklanjuti materi-materi yang didapatkan dalam pembekalan antikorupsi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun pembekalan ini merupakan rangkaian dari program executive briefing kepada 20 pimpinan dan pengurus partai politik (parpol) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB).

"Kami mendapat banyak masukan pembekalan dalam rangka acara PCB terpadu ini, suatu hal yang luar biasa untuk kami, dan ternyata banyak sekali informasi yang kami baru tahu dan kami baru pahami," ujar Renville ditemui di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Selasa (14/6/2022).

"Ini merupakan hal yang sangat baik, dan tadi juga kita sudah menyampaikan kepada KPK bahwa tentu kita akan tindaklanjuti dalam materi-materi di dalam pendidikan yang kita miliki," ucapnya.

Renville menuturkan, partainya memiliki dua tempat pendidikan dan latihan (diklat) yang digunakan untuk menambah ilmu para kader partai Demokrat.

Pengajar-pengajar pada diklat tersebut, katanya, bakal dikirim untuk mendapat pembekalan dari komisi antirasuah. Kemudian, mereka membawanya ke dalam materi diklat Partai Demokrat.

"Kami ada dua di diklat, Akademi Demokrat dan Institut Pendidikan Demokrat. Jadi tentu ini akan kita masukan ke dalam materi dan tadi beliau (Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron) sudah menyampaikan 'monggo silakan Pak Bendum untuk mengirimkan pengajar-pengajarnya untuk menjadi trainer nanti kita bekali segalanya'," ucap Renville

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Imelda Sari menyatakan, partainya telah konsisten melatih para kadernya untuk memiliki jiwa antikorupsi.

Menurutnya, partai berlambang mercy itu juga telah memberikan pelatihan kepada ribuan kader demokrat sejak 2016 untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Partai Demokrat secara konsisten memang mendukung apa yang terkait dengan pelatihan-pelatihan dari kader untuk antikorupsi ini karena sejak 2016 ada sekitar 1.000 orang lebih yang terdata, kader kami dari pusat sampai ke daerah mengikuti pelatihan tersebut," papar Imelda.

"Apa yang disampaikan KPK itu kita harapkan juga akan semakin meninggikan indeks persepsi korupsi. Sehingga kita harapkan juga bukan hanya kader (yang antikorupsi) tapi juga dalam sistem politik," tuturnya.

Sebagai informasi, dalam rangkaian kegiatan PCB ini, para pengurus partai politik mengikuti tiga kegiatan, yakni pembekalan antikorupsi untuk pengurus parpol baik di pusat maupun daerah, pembelajaran mandiri antikorupsi sektor politik secara elektronik, dan kontribusi parpol dalam gerakan antikorupsi di lingkungan parpol.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/14/16361341/demokrat-akan-bawa-materi-pembekalan-antikorupsi-dari-kpk-ke-diklat-partai

Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke