Salin Artikel

Kode "Keras" PDI-P buat Parpol Lain yang Ingin "Bajak" Ganjar untuk Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 masih masih samar.

Sosoknya digadang-gadang menjadi calon presiden potensial karena menduduki puncak elektabilitas.

Survei berbagai lembaga memperlihatkan, elektabilitas Ganjar mengungguli sejumlah nama besar lainnya seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tak heran, modal besar ini membuatnya dilirik oleh sejumlah partai. Apalagi, PDI Perjuangan sebagai partai yang menaunginya belum memberi kepastian.

Ditambah, sedari lama internal PDI-P diterpa isu rivalitas dua kader antara Ganjar dan putri mahkota partai, Puan Maharani.

Dilirik partai lain

Di tengah ramainya penjajakan para elite partai ke partai lainnya jelang Pilpres 2024, nama Ganjar bukan sekali dua kali saja disinggung.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) misalnya, terang-terangan membuka kemungkinan untuk mengusung Ganjar di pilpres.

Meski telah berkongsi, koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu hingga kini memang belum menentukan nama calon presiden (capres) yang akan diusung.

"Ada yang tanya kalau dari luar (KIB), jangan-jangan ini koalisi untuk Pak Ganjar Pranowo, oh bisa juga," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam acara Silaturahmi Nasional KIB, Sabtu (4/6/2022).

Selain Ganjar, kata Zulhas, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sangat mungkin diusung Koalisi Indonesia Bersatu sebagai capres. Berbagai peluang terbuka lebar lantaran sejauh ini KIB belum mendiskusikan ihwal nama calon presiden.

"Ada lagi yang tanya jangan-jangan ini koalisi untuk Pak Anies? Bisa juga. Kok semua bisa? Karena kami memang belum membicarakan soal capres dan cawapres," ujar Zulkifli.

Kendati demikian, Zulkifli menyebut, KIB juga mempertimbangkan nama-nama di internal partai koalisi seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Akhir Mei lalu, PAN juga sempat memberi isyarat bahwa Koalisi Indonesia Bersatu terbuka untuk mengusung Ganjar sebagai capres.

Namun demikian, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, koalisinya masih menunggu langkah PDI-P, partai yang kini menaungi Ganjar.

“Kalau Ganjar dia emang kuat, hasil survei bilang begitu. Tapi PDI-P kan belum gabung. Jadi kita tidak bisa sebut dia capres takutnya PDIP-nya yang nggak mau,” kata Saleh dikutip dari Kompas TV, Selasa (24/5/2022).

“Tapi kalau Pak Ganjar mau jadikan kami motor, ya silakan kami terbuka untuk diskusi,” ujarnya.

Kode keras PDI-P

PDI-P pun akhirnya angkat bicara soal kemungkinan partai lain "membajak" Ganjar sebagai capres mereka di 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto merespons keras hal ini. Dia menyatakan bahwa sejatinya tugas partai adalah menggembleng kadernya sendiri, bukan merebut kader partai lain.

"Partai punya tugas untuk menggembleng setiap anggota dan kadernya, bukan membajak kader dari partai lain, dan itulah bagian dari prinsip yang harus dikedepankan," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Hasto menyebutkan, PDI-P tak menginginkan adanya salip menyalip antarpartai politik. Dia mengeklaim, partainya memiliki prinsip gotong royong dalam politik.

"Menyelesaikan masalah rakyat yang begitu banyak dan (jadi) tanggung jawab kita bersama. Itu yang didorong oleh PDI Perjuangan," kata dia.

Pun demikian, kata Hasto, PDI-P juga enggan mencampuri urusan rumah tangga partai lain.

Tunggu arahan Megawati

Hasto pun menegaskan bahwa PDI-P masih menunggu arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung partainya di 2024. Hingga kini, partai banteng itu belum memberi sinyal siapa sosok yang bakal mereka usung.

"Jadi urusan pilpres ini ibu ketua umum," kata Hasto.

Kendati begitu, dia mengungkap tiga kriteria capres yang bakal dipilih Megawati, yakni rekam jejak, karakter, dan daya juang calon.

Selain itu, Hasto menyatakan bahwa Megawati juga akan meminta petunjuk Tuhan agar sosok terpilih merupakan orang yang tepat.

Megawati, lanjut dia, juga akan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menentukan nama capres.

"Terbukti dari PDI Perjuangan, mohon maaf, tidak bermaksud menyombongkan diri, dari jumlah kader-kader yang telah dipersiapkan melalui sekolah partai, ini itu banyak yang menjalankan amanat dari rakyat," tutur Hasto.

Hasto pun menegaskan bahwa PDI-P saat ini fokus pada proses kaderisasi internal untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin.

Peluang Ganjar

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, banyak hal yang akan dipertimbangkan PDI-P sebelum memutuskan nama calon presiden yang akan diusung.

Meski elektabilitas Ganjar menjanjikan, belum tentu Gubernur Jawa Tengah itu akhirnya diusung PDI-P sebagai calon RI-1.

Ini melihat sentilan-sentilan internal PDI-P ke Ganjar setahun terakhir. Mulai dari tak diundang di acara partainya sendiri, hingga disebut "keminter" atau sok pintar, bahkan "kemlinthi" atau congkak.

Menurut Umam, dinamika ini menunjukkan bahwa Ganjar salah strategi menghadapi Pilpres 2024. Meski lihai dalam komunikasi publik, nyatanya dia tak mampu menjaga kepercayaan elite PDI-P.

"Tampaknya Ganjar salah strategi karena tidak mampu menyeimbangkan kelihaian komunikasi publiknya dengan kemampuannya menjaga kepercayaan elite PDI-P pada dirinya," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (8/6/2022).

Umam menduga, langkah Ganjar safari politik ke berbagai daerah tak diimbangi dengan kontribusi membangun partai. Ganjar terlalu fokus membangun citra diri, hingga mengesampingkan tugas kepartaian yang diamanatkan kepadanya.

Padahal, kader dan elite PDI-P lainnya bekerja siang malam mengelola, menata, dan mengonsolidasikan partai.

Namun, Ganjar yang tidak banyak berkeringat untuk partai itu justru digadang-gadang menjadi calon presiden karena punya modal elektabilitas tinggi dan persepsi publik yang baik.

Oleh karenanya, menurut Umam, wajar jika sejumlah kader dan elite partai banteng jengkel karena merasa dilangkahi oleh Gubernur Jawa Tengah itu.

"Karena itu, narasi serangan "pemimpin medsos", "kemajon", "kemlinthi" muncul dari berbagai elit PDI-P," ujar Umam.

Tak hanya itu, lanjut Umam, jika akhirnya PDI-P mengusung Ganjar sebagai capres, maka mata rantai kepemimpinan trah Soekarno akan terputus.

Sementara, di internal PDI-P ada Puan Maharani, yang tak lain adalah putri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sekaligus cucu Soekarno.

"Semua itu mengonfirmasi begitu rapuhnya akar politik Ganjar di PDIP saat ini," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/11/09555481/kode-keras-pdi-p-buat-parpol-lain-yang-ingin-bajak-ganjar-untuk-pilpres

Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke