Rencana 3 Provinsi Baru di Papua, Politikus Gerindra Usul Pileg Tetap 1 Dapil

Menurut dia, penyelenggaraan Pemilu Serentak perlu ada penyesuaian hanya terkait pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Saya pikir untuk pemilu, paling yang akan dilakukan penyesuaian hanya terkait pemilihan anggota DPRD-nya," ujar Yan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Selanjutnya, Yan mengusulkan agar tak perlu seluruh provinsi baru itu serta merta membentuk daerah pemilihan (dapil) baru.

"Kalau untuk DPR RI, mungkin masih bisa disesuaikan satu dapil, atau pembagian dua dapil," ujar legislator dapil Papua itu.

"Saya pikir KPU sendiri tidak keberatan untuk mendukung pelaksanaan (pemilu di daerah) pembentukan DOB (daerah otonomi baru). Saya pikir itu tinggal dilakukan penyesuaian dan mungkin bisa berjalan lancar," ia menambahkan.

Sebelumnya diberitakan, rencana pembentukan 3 provinsi baru di Papua diprediksi menambah rumit persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Terlebih, hingga saat ini, 3 provinsi baru itu belum kunjung disahkan dan gelombang penolakan dari orang asli Papua (OAP) masih terus berdatangan.

Bukan hanya masalah waktu yang mepet, hal ini menyebabkan adanya perubahan terhadap jumlah daerah pemilihan dan kursi di parlemen.

Di tingkat daerah, 3 provinsi anyar ini tentu bakal menggelar pilkada untuk mengangkat gubernur dan wakil gubernur baru.

Proses ini membutuhkan sejumlah perubahan di tingkat regulasi, sehingga membutuhkan revisi sejumlah undang-undang, mulai dari UU Pemilu dan UU Pilkada.

"Apakah nanti revisi (undang-undang) atau (diterbitkan) Perppu kita akan lihat mana yang paling memungkinkan jadi alas hukumnya," sebut Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Terpisah, Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga menyinggung soal kemungkinan perubahan yang lebih mendasar, yakni terkait proporsionalitas jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Sebab, 3 provinsi baru ini juga berhak mengirim perwakilan ke DPD.

"Konstruksi di UUD kita, nanti mohon kita periksa bersama di Pasal 22 huruf c, komposisi anggota DPD kan paling banyak sepertiga anggota DPR. Dengan perubahan (3 provinsi baru) ini, jumlah kursi DPR kira-kira tambah, kursi DPD-nya tambah," kata Hasyim dalam paparannya di hadapan DPD, Selasa.

"Kalau DPD kursinya bertambah (hingga) melampaui sepertiga kursi DPR, kira-kira bagaimana? Ini yang saya kira penting kita pikirkan bersama DPD, DPR, dan pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR berencana membentuk 3 provinsi baru di Papua. Tiga provinsi baru itu adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah, yang telah disahkan sebagai Rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) inisiatif DPR.

Presiden Joko Widodo telah mengirim surat presiden dan daftar inventaris masalah (DIM), meski disorot Majelis Rakyat Papua (MRP) selaku lembaga negara resmi representasi orang asli Papua yang tidak dilibatkan dalam proses ini.