Polemik Tarif Tiket Candi Borobudur: Diklaim untuk Pelestarian, Ditolak karena Terlampau Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikkan harga tiket Candi Borobudur menuai polemik. Kenaikan harga tiket tersebut dinilai terlampau mahal, yakni Rp 750.000 per orang bagi wisatawan lokal.

Kemudian, tiket untuk turis asing dibanderol 100 dollar AS atau sekitar Rp 1,45 juta jika merujuk pada kurs dolar sekarang. Sementara, tarif tiket untuk pelajar jauh lebih murah, yakni Rp 5.000.

Karena menuai pro dan kontra, pemerintah menyatakan bakal mengkaji ulang rencana ini dan akan diputuskan minggu depan.

Harga tiket masuk tetap

Perlu diketahui bahwa rencana kenaikan tiket senilai Rp 750.000 merupakan tiket naik ke atas stupa candi.

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menegaskan, tiket masuk Candi Borobudur tidak mengalami kenaikan, yaitu Rp 50.000 untuk dewasa dan Rp 25.000 untuk anak-anak.

Selain menaikkan harga tiket, pemerintah juga berencana membatasi jumlah wisatawan yang naik ke candi yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah itu sebanyak 1.200 orang per hari.

Alasan kenaikan harga

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana kenaikan tarif dan pembatasan kuota pengunjung merupakan upaya pemerintah untuk menjaga warisan budaya dunia tersebut.

Dia mengatakan, Candi Borobudur merupakan cagar budaya Indonesia yang ditetapkan sebagai situs Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO, sehingga harus dijaga kelestariannya.

Sebagai situs sejarah, kata Luhut, Candi Borobudur kini menghadapi berbagai kerentanan dan ancaman, misalnya pelapukan, perubahan iklim, erupsi gunung berapi, hingga gempa bumi.

Belum lagi perilaku pengunjung yang kerap melakukan vandalisme, menyelipkan benda di sela-sela batu candi, bahkan membuang sampah sembarangan.

"Dan yang lebih parah adalah tidak bisa menghargai Candi Borobudur sebagai situs umat Buddha. Ini semua kan perlu penanganan khusus,” kata Luhut melalui keterangan tertulis, Senin (6/6/2022).

Bentuk komersialisasi

Rencana pemerintah menaikkan harga tiket Candi Borobudur seketika menuai kritik. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kenaikan tersebut bukanlah upaya konservasi seperti yang disampaikan pemerintah, melainkan untuk kepentingan komersialisasi.

"Kalau tarifnya selangit seperti ini, itu bukan untuk kepentingan konservasi, tapi untuk kepentingan komersialisasi. Nanti hanya orang kaya saja yang bisa masuk," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Menurut Tulus, jika manajemen Candi Borobudur memerlukan biaya operasional yang tinggi untuk kepentingan konservasi, seharusnya dapat ditempuh cara lainnya, bukan dengan menaikan tarif tiket.

Misalnya, membatasi kapasitas pengunjung, atau mengeksplorasi kawasan candi dengan wahana wisata yang lain yang dapat dikomersialisasikan.

"Contoh, candi ternama di Kambodia, Angkor Wat, yang lebih terkenal dari Borobudur, tarifnya masih murah, untuk orang asing saja hanya 20-26 dollar AS. Angkor Wat tetap eksis, bisa mendatangkan jutaan turis juga," ucapnya.

Kecemburuan sosial

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) terkejut dengan rencana pemerintah menaikkan tarif tiket Candi Borobudur. Walubi khawatir rencana ini memicu permasalahan baru di masyarakat.

"Kita semua umat Buddha itu merasakan kaget. Karena kami tidak mau menimbulkan kecemburuan sosial," kata Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Walubi Rusli Tan, saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Rusli mengatakan, umat Buddha memahami keberadaan Candi Borobudur menarik minat wisatawan. Wisata Candi Borobudur juga memiliki dampak ekonomi luas bagi masyarakat sekitar.

Oleh karenanya, Rusli khawatir, menaikkan tarif tiket Candi Borobudur terlampau tinggi akan berdampak buruk pada pendapatan para pedagang mikro, kecil, dan menengah di kawasan candi lantaran menurunnya jumlah pengunjung.

Rusli pun menyarankan pemerintah meninjau ulang rencana menaikkan harga tiket untuk naik ke stupa Candi Borobudur. Sebab, sebagai umat Buddha, dia cemas polemik ini melukai perasaan warga sekitar yang menggantungkan hidup dari kegiatan wisata di Candi Borobudur.

"Kita mungkin lebih khawatir menyinggung perasaan masyarakat sekitarnya," ucap Rusli.

Diminta kaji ulang

Kritik terhadap rencana pemerintah menaikkan tarif tiket Candi Borobudur juga datang dari kalangan Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut.

"Saya minta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan biaya itu, terutama untuk saudara-saudara kita yang ke situ untuk kegiatan ibadah keagamaan harus mendapatkan kekhususan,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/6/2022), dikutip dari siaran pers.

Pria yang akrab disapa Cak imin itu menilai, tarif yang hendak ditetapkan pemerintah terlampau mahal. Kenaikan tarif itu, menurut dia, justru dapat merugikan pariwisata Indonesia.

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan, sudah dua tahun lebih pariwisata Indonesia, termasuk Candi Borobudur, mati suri akibat pandemi Covid-19.

Ia khawatir, kenaikan tarif ini mengurangi ketertarikan turis untuk berwisata ke Candi Borobudur. Situasi ini selanjutnya akan berdampak ke warga sekitar yang menggantungkan hidup dari wisata Borobudur.

"Warga di sekitar Candi Borobudur tentu berharap bisa segera menikmati dampak ekonomi akibat geliat ekonomi yang mulai tampak, jangan sampai mereka harus menderita lagi karena wisatawan sepi,” kata Cak Imin.

Menurut Cak Imin, pemerintah dapat membatasi kunjungan ke stupa Candi Borobudur dengan beragam cara tanpa harus menaikkan tarif yang sangat tinggi. Misalnya, menetapkan kuota kunjungan dengan sistem pendaftaran atau pembatasan-pembatasan lainnya.

"Banyak cara yang bisa dilakukan, tidak harus dengan menaikkan biaya yang sampai Rp 750.000 untuk turis lokal,” kata dia.

Sikap dan usulan serupa juga disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Menurut Huda, menaikkan harga tiket bukan satu-satunya opsi untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur.

Huda mengatakan, kenaikan harga tiket juga kontraproduktif dengan semangat pemulihan destinasi wisata pasca-pandemi Covid-19.

Dia pun meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membuka ruang diskusi dengan publik mengenai wacana kenaikan harga ini supaya menemukan solusi terbaik yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Sementara, saya kira terkait dengan kenaikan tarif ini harus disetop dulu dan semoga belum menjadi kebijakan karena semangatnya saya tidak setuju dan saya kira ini opsi yang belum perlu untuk diambil dalam suasana hari-hari ini," katanya, Senin (6/6/2022).

Belum final

Merespons polemik ini, Menko Luhut mengatakan bahwa wacana menaikkan harga tiket naik ke stupa Candi Borobudr belum final. Rencana ini masih akan dibahas pemerintah dan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo minggu depan.

“Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," kata Luhut.

Meski begitu, Luhut memastikan bahwa rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi 100 dollar AS tidak akan berubah. Begitu pula tarif untuk pelajar, yakni Rp 5.000.

Sementara untuk sekedar masuk ke kawasan Candi Borobudur, tarifnya juga tetap di angka Rp 50.000.

Luhut menambahkan, berdasarkan masukan yang diterima, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Nantinya, semua calon turis yang ingin mengunjungi Candi Borobudur wajib untuk melakukan reservasi secara daring. Upaya ini dilakukan untuk mengatur aliran pengunjung.

Sejumlah aturan baru juga bakal diterapkan. Misalnya, semua turis nantinya wajib didampingi pemandu wisata yang berasal dari warga lokal sekitar Candi Borobudur.

Selain itu, turis diwajibkan menggunakan sandal khusus “upanat” supaya tidak merusak tangga dan struktur bangunan yang ada di candi. Sandal ini akan diproduksi oleh warga dan UMKM di sekitar Candi Borobudur.

“Sebagai bangsa yang kaya dengan budaya, kita tentu tidak mau dianggap tidak bisa menjaga kelestarian warisan budaya kita sendiri. Jadi memang diperlukan treatment khusus untuk mewujudkan upaya itu,” kata Luhut.

(Sumber: KOMPAS.com/Penulis: Isna Rifka Sri Rahayu, Ardhito Ramadhan | Editor: Yoga Sukmana, Bagus Santosa)