Kemensos Raih Penghargaan Pelayanan Publik Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI

KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mendapat penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia (RI).

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemensos Dadang Iskandar mengapresiasi komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Kemensos dalam melakukan reformasi bidang layanan publik.

“Dalam Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, dari lima produk layanan administrasi, Kemensos memperoleh nilai 81,05 dan masuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi,” kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Jakarta, dikutip dari keterangan persnya, Kamis (2/6/2022).

Mensos Risma mengatakan, penghargaan ini memiliki makna tersendiri bagi Kemensos. Pasalnya, Kemensos baru kali pertama menerima penghargaan pelayanan publik dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.

“Khusus penghargaan terkait Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, baru kali ini kami mendapatkan dengan Predikat Kepatuhan Tinggi,” kata Mensos Risma.

Mensos Risma juga mengatakan, penghargaan ini tidak lepas dari hasil kerja kolaboratif semua unit di Kemensos. 

"Terutama tentu saja petugas yang berada di titik-titik pelayanan publik," katanya.

Lebih lanjut, Mensos meminta seluruh jajaran Kemensos tidak terlena meski telah mendapatkan penghargaan tersebut.

Dia meminta momentum ini bisa menjadi pemicu untuk semakin meningkatkan kualitas layanan terhadap publik.

Terlebih, kata Mensos, masih terdapat beberapa aspek yang harus diperkuat, yaitu pada indikator pelayanan khusus (ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus) masih yang dianggap belum memadai dan pada Indikator Pengelolaan Pengaduan.

Pada aspek tersebut, Kemensos masih belum memiliki pejabat atau petugas pengelola pengaduan yang tersedia dalam mengelola media informasi elektronik.

Adapun penghargaan tersebut diterima oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Dadang Iskandar yang mewakili Mensos.

Dadang mengatakan, usai menerima penghargaan dari Ombudsman, Kemensos akan melaksanakan saran-saran dari Ombudsman usai menerima penghargaan tersebut.

Hal tersebut, salah satunya memberikan apresiasi kepada pimpinan unit pelayanan publik yang memperoleh Predikat Kepatuhan Tinggi sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan upaya memenuhi komponen standar pelayanan.

Untuk menguatkan capaian yang telah diraih, di bawah arahan Mensos, Kemensos akan secara konsisten terus memantau tingkat kepatuhan dalam implementasi amanat Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik.

“Kemensos juga menguatkan perhatian terkait kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Terlebih, dengan perubahan Organisasi Dan Tata Kerja (OTK) baru kami akan selalu merespons cepat dalam melayani seluruh kebutuhan masyarakat khususnya sesuai dengan tugas dan fungsi,” terang Dadang.

Adapun instansi yang memperoleh predikat kepatuhan tinggi mempunyai relasi yang signifikan antara kepatuhan terhadap standar ketentuan administratif pada unit layanan publik pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain itu, predikat tersebut juga bisa digunakan untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Mengutip keterangan resmi Ombudsman RI, penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik diberikan berdasarkan survei kepatuhan yang bertujuan mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Perlu diketahui, Ombudsman adalah lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik untuk mendorong penyelenggara negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk peningkatan kualitas layanan tersebut, setiap tahunnya Ombudsman memberikan Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik serentak terhadap 24 kementerian, 15 lembaga, 34 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten.